LEBAK — Aliansi mahasiswa, pelajar, dan masyarakat Kabupaten Lebak yang terdiri dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Cabang Lebak, Pelajar Islam Indonesia (PII) Kabupaten Lebak, Gerakan Pemuda Cibadak (GPC), serta Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (GPER) menggelar audiensi dengan pihak RSUD Adjidarmo Lebak, Kamis (2/4/2026).
Dalam pertemuan tersebut, aliansi menyampaikan hasil kajian serta temuan di lapangan terkait kondisi fasilitas dan pelayanan rumah sakit.
Mereka mendorong pihak RSUD untuk segera melakukan pembenahan demi meningkatkan kenyamanan dan kualitas layanan bagi masyarakat.
Aliansi juga mendesak manajemen RSUD Adjidarmo agar berkomitmen menindaklanjuti setiap laporan dari mahasiswa maupun masyarakat, serta melakukan perbaikan secara cepat terhadap berbagai kekurangan, baik dari sisi fasilitas maupun sistem pelayanan.
Koordinator aliansi, Ari, mengatakan bahwa melalui audiensi tersebut telah terbangun komitmen bersama antara pihaknya dan RSUD Adjidarmo untuk melakukan pembenahan secara bertahap.
“Kami sudah berkomitmen bersama pihak RSUD Adjidarmo Lebak untuk mendorong perbaikan, baik dari segi fasilitas maupun pelayanan. Ini membutuhkan kontribusi dan dorongan dari semua pihak,” ujarnya.
Ia menambahkan, pihak RSUD juga menyatakan kesiapannya menjalankan instruksi pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan optimal kepada seluruh pasien, baik umum maupun peserta BPJS.
“Pihak RSUD menyampaikan bahwa mereka siap menerima pasien umum maupun BPJS dan memberikan pelayanan maksimal sesuai instruksi,” kata Ari.
Ari turut mengajak seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat untuk aktif melaporkan berbagai temuan atau kekurangan pelayanan, baik langsung ke pihak rumah sakit maupun melalui aliansi.
“Kami mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawal perbaikan. Jika ada kekurangan, bisa langsung dilaporkan ke RSUD atau melalui kami agar segera ditindaklanjuti,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha RSUD Adjidarmo, dr. Jauhari Assukri Hasibuan, mengimbau masyarakat agar memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama untuk kondisi yang tidak darurat.
“Untuk pasien yang tidak dalam kondisi darurat, sebaiknya memanfaatkan puskesmas di wilayah masing-masing agar penanganan lebih cepat. Ambulans desa juga diharapkan berkoordinasi dengan puskesmas,” katanya.***