LEBAK – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Mahasiswa Lebak (KUMALA) Perwakilan Rangkasbitung menggelar aksi di depan Kantor Bupati Lebak hingga didepan kantor DPRD Lebak, pada Senin (24/2/2025).
Mereka membawa berbagai isu yang dinilai sangat mendesak dan membutuhkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Lebak, terutama terkait transparansi anggaran dan kebijakan yang berimbas langsung kepada masyarakat.
Aksi ini dimulai dengan orasi yang disampaikan Idham Munfariz Hakim, Koordinator Aksi Kumala sekaligus Ketua Kumala Rangkasbitung.
Ia menegaskan bahwa mereka tidak akan berhenti mengawal kebijakan pemerintah daerah agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan pribadi.
Dalam orasinya, Idham juga menyinggung hubungan antara Pemkab Lebak, instansi pemerintah, dan lembaga independen yang dinilai kurang harmonis, yang dapat menghambat pembangunan daerah secara menyeluruh.
“Kami ingin Pemkab Lebak bekerja dengan lebih transparan dan berfokus pada kepentingan masyarakat. Kami akan terus mengawasi agar kebijakan yang diambil tidak digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun pihak tertentu,” kata dia kepada Fakta Banten.
Dalam aksi tersebut, Kumala menyampaikan 13 tuntutan utama yang harus segera ditindaklanjuti oleh Pemkab Lebak.
Tuntutan ini mencakup berbagai sektor penting mulai dari pendidikan, infrastruktur, hingga tata kelola anggaran daerah yang dinilai tidak efektif dan tidak memadai. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah:
1. Fasilitas Pendidikan yang Layak
Mahasiswa mendesak Pemkab Lebak untuk memastikan fasilitas pendidikan yang layak di setiap sekolah di daerah tersebut agar kegiatan belajar-mengajar (KBM) dapat berlangsung dengan nyaman dan efektif.
2. Transparansi Dana BOS
Dinas Pendidikan diharapkan dapat memaksimalkan penggunaan Dana BOS secara transparan dan efektif sehingga dapat menunjang kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak.
3. Penindakan Parkir Liar
Mahasiswa menuntut Dinas Perhubungan (Dishub) untuk menindak tegas praktik parkir liar yang kian meresahkan di berbagai ruas jalan di Lebak.
4. Penerangan Jalan Umum (PJU)
Dishub juga diminta untuk meningkatkan dan memperbaiki penerangan jalan umum di titik-titik rawan, guna meningkatkan keselamatan bagi pengendara dan masyarakat.
5. Pungutan Liar oleh Satpol PP
Para mahasiswa juga mempertanyakan kinerja Satpol PP yang diduga melakukan pungutan liar (pungli) terhadap pedagang kaki lima (PKL).
6. Pengelolaan Pariwisata
Mahasiswa meminta Bupati dan Dinas Pariwisata untuk lebih serius mengelola sektor pariwisata yang selama ini terbengkalai, agar dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah.
7. Perhatian untuk Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)
Dinas Sosial (Dinsos) juga diminta untuk lebih memberikan perhatian kepada Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang selama ini masih kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah.
8. Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Mahasiswa mendesak Dinas Kesehatan untuk meningkatkan fasilitas dan tenaga kesehatan guna memberikan pelayanan yang lebih baik dan merata kepada seluruh warga Kabupaten Lebak.
9. Harga Eceran Tertinggi Gas LPG
Mahasiswa mempertanyakan ketidakstabilan Harga Eceran Tertinggi (HET) gas LPG yang dinilai merugikan masyarakat, serta meminta Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk segera turun tangan.
10. Transparansi Anggaran Parkir
Transparansi anggaran parkir di Pasar Rangkasbitung juga menjadi sorotan utama mahasiswa yang menuntut kejelasan penggunaan dana yang masuk dari sektor parkir tersebut.
11. Relokasi PKL di Pasar Kandang Sapi
Mahasiswa mempertanyakan kejelasan keputusan mengenai relokasi PKL di Pasar Kandang Sapi yang hingga kini masih belum tuntas dan membingungkan para pedagang.
12. Penggunaan Dana Hibah KPU
Pemkab Lebak diminta untuk memberikan kejelasan terkait penggunaan dana hibah KPU Kabupaten Lebak agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak semestinya.
13. Pengadaan Mobil Dinas
Mahasiswa mempertanyakan kebijakan pengadaan mobil dinas yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang mereka anggap tidak mendesak dan tidak berdampak langsung kepada masyarakat.
Dalam aksi tersebut, Idham juga menegaskan bahwa jika tuntutan mereka tidak dipenuhi dalam waktu dekat, mereka akan meminta Pemkab Lebak untuk memberikan sanksi kepada kepala dinas yang tidak produktif dan tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
Para mahasiswa bahkan menyarankan agar kepala dinas yang tidak dapat memenuhi harapan masyarakat segera diberhentikan.
“Jika tuntutan kami tidak dipenuhi, kami akan mendorong Pemkab Lebak untuk mengambil tindakan tegas, termasuk pemberhentian terhadap kepala dinas yang tidak dapat bekerja sesuai dengan tugasnya,” ungkap Idham.
Aksi ini menjadi bentuk kepedulian mahasiswa terhadap pembangunan daerah dan transparansi kebijakan pemerintah yang selama ini dirasakan kurang maksimal.
Mahasiswa berharap Pemkab Lebak dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih bijaksana dalam mengelola anggaran agar lebih tepat sasaran dan berdampak positif bagi kemajuan daerah.
“Kami ingin Pemkab Lebak bekerja lebih transparan dan terbuka dalam setiap kebijakan yang diambil. Semoga dengan adanya aksi ini, Pemkab Lebak dapat segera merespon tuntutan kami demi kebaikan bersama,” terang Idham.
Dengan adanya tuntutan yang disampaikan, mahasiswa berharap agar pemerintah daerah lebih bijak dalam mengelola sumber daya dan anggaran, serta lebih mengutamakan kesejahteraan rakyat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sementara itu, Anggota DPRD Lebak, Regen Abdul Haris mengatakan, siap membela rakyat dan mendukung seluruh aspirasi masyarakat.
“Tentu kami menerima atas tuntutan masyarakat yang di sampaikan oleh temen temen Kumala,” tandasnya. (*/Sahrul).