LEBAK – Ketua Majelis Lingkungan Pimpinan Muhammadiyah Provinsi Banten Charis Khaddafi meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan blangko kartu tanda penduduk elektronika (E-KTP) di berbagai daerah di Tanah Air.
“Kami minta pelayanan E-KTP dapat terpenuhi permintaan masyarakat,” kata Charis Khaddafi di Lebak, Senin (3/4/2017).
Selama ini, masyarakat Provinsi Banten mengeluhkan pelayanan E-KTP akibat kekosongan blangko dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendari). Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) setempat terpaksa memproses pelayanan identitas KTP sementara sambil menunggu pasokan blangko. Padahal, kepemilikan E-KTP sangat diperlukan sebagai persyaratan untuk mengambil pinjaman kredit maupun perumahan.
Bahkan, beberapa perusahaan dan perbankan menolak penggunaan persyaratan KTP sementara. Karena itu, pihaknya berharap pemerintah dapat mencari solusi untuk mengatasi kelangkaan blangko agar masyarakat terlayani dengan baik membuat E-KTP tersebut. Selama ini, pengadaan persedian blangko E-KTP dipasok oleh Kemendagri sehingga masyarakat yang tinggal di daerah banyak yang tidak memiliki identitas elektronika itu.
“Kami berharap kelangkaan blangko itu dapat teratasi sehingga masyarakat terlayani pembuatan E-KTP,” ujarnya.
Menurut Charis, selama ini, kekosongan blangko tersebut sudah berlangsung lama sehingga masyarakat merasa kecewa tidak memiliki E-KTP. Bahkan, diantaranya masyarakat mengurungkan niatnya untuk pergi ke luar negeri akibat tidak memiliki E-KTP itu.
Pemerintah diminta segera mengatasi kelangkaan blangko sehingga tidak menjadikan hambatan dan kendala untuk keperluan masyarakat. Apalagi, saat ini identitas sangat penting, bahkan membeli tiket kereta api (KA) saja harus dilengkapi E-KTP.
Kepala Disdukcapil Kabupaten Lebak Ujang Bahrudin mengatakan, pihaknya hingga kini kekosongan blangko E-KTP sehingga dilayani dengan identitas sementara. Pihaknya telah mengusulkan permohonan permintaan blangko kepada Kemendagri, namun hingga kini belum didistribusikan.
“Kami mengusulkan blangko hingga ribuan karena masih banyak masyarakat belum memiliki E-KTP,” katanya.
Sementara itu, sejumlah warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak mengatakan mereka saat ini terpaksa dilayani dengan KTP sementara akibat kekosongan blangko tersebut.
“Kami berharap segera memiliki E-KTP untuk persyaratan kerja,” kata Seli (20) warga Rangkasbitung Kabupaten Lebak. (*)
Sumber: Okezone.com