LEBAK– Di tanah yang terus digerus ekskavator ilegal, dua warga meregang nyawa. Jalanan desa yang setiap hari dilintasi truk-truk tambang kini berubah jadi lorong maut.
Tapi negara, tampaknya, masih menganggap tragedi ini bukan urusannya.
Aktivitas galian C diduga ilegal makin menjadi-jadi di Kecamatan Sajira, Curugbitung, dan Maja, Kabupaten Lebak.
Bukit dikeruk tanpa izin, tanah merah diangkut siang malam, jalan rusak ditinggalkan begitu saja. Dan yang lebih menyakitkan: aparat dan pemerintah daerah justru bersikap seperti penonton pasif.
“Hampir 80 persen aktivitas tambang tanah merah di wilayah itu tidak berizin. Itu bukan kami yang bilang, tapi pengakuan langsung dari Dinas ESDM Provinsi Banten saat audiensi,” ujar Ketua PMII Kabupaten Lebak, Ahmad Saepudin, Jumat (4/6/2025).
Kecelakaan yang menewaskan dua warga beberapa hari lalu diduga kuat berkaitan dengan dampak operasional tambang ilegal: jalan rusak parah dan kendaraan berat yang melintas sembarangan.
Namun hingga kini, tak satu pun operator tambang yang ditindak. Tak ada ekskavator yang ditarik, tak ada pelaku yang ditahan. Yang ada justru janji kosong dan permainan kata dari lembaga pengawas.
“Mereka janji akan menutup tambang-tambang itu. Nyatanya? Hingga hari ini, kami hanya diberi harapan palsu. Kalau bukan pembiaran, maka ini jelas persekongkolan,” tegas Ketua PMII Lebak.
Dalam pernyataan sikapnya, PMII Lebak menuntut, penutupan total seluruh aktivitas galian C ilegal di wilayah Sajira, Maja, dan Curugbitung, penegakan hukum tanpa pandang bulu terhadap pemilik tambang, pemilik alat berat, dan pembeli hasil tambang ilegal.
Kemudian, pertanggungjawaban aparat dan pejabat atas kelalaian sistemik yang menyebabkan korban jiwa, evaluasi menyeluruh atas tata kelola pertambangan di Lebak yang dinilai rusak dari hulu ke hilir.
Ahmad menyebut pertemuan mereka dengan pihak ESDM, LHK, hingga perwakilan Polda Banten hanyalah formalitas belaka.
“Semua hadir. Semua janji. Tapi nihil realisasi. Harus berapa nyawa lagi yang harus dikorbankan sebelum negara benar-benar turun tangan,” terangnya.
” Jika negara terus bungkam atas eksploitasi dan kematian yang terjadi di depan mata, maka tak berlebihan jika publik mulai bertanya: negara berpihak pada siapa,” pungkasnya. (*/Sahrul).