LEBAK – Kondisi infrastruktur di Kabupaten Lebak kembali menjadi sorotan. Di tengah berbagai janji pembangunan, jalan rusak dan akses yang tidak merata justru semakin memunculkan ketidakpercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah.
Keluarga Mahasiswa Lebak (Kumala) Perwakilan Rangkasbitung angkat suara dan bersiap turun ke jalan jika keluhan masyarakat terus diabaikan.
Persoalan infrastruktur tampaknya menjadi luka lama yang tak kunjung sembuh di Kabupaten Lebak.
Hingga kini, masyarakat di berbagai kecamatan masih menghadapi kondisi jalan yang rusak parah, berlumpur saat hujan, dan berdebu kala kemarau.
Ironisnya, warga di beberapa wilayah bahkan terpaksa patungan demi memperbaiki jalan dengan cara swadaya.
Kondisi ini memantik reaksi keras dari Kumala Perwakilan Rangkasbitung. Mereka menilai pemerintah daerah, khususnya Dinas PUPR Kabupaten Lebak, kurang responsif terhadap persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kehidupan warga.
“Kami sudah berulang kali mengirim surat permohonan audiensi kepada pihak PUPR Kabupaten Lebak. Namun hingga hari ini belum sekalipun ada tanggapan resmi,” ungkap Ketua Kumala PW Rangkasbitung, Idham Munffariz Haqim kepada Fakta Banten, Jumat (16/5/2025).
Kekecewaan semakin memuncak karena tidak ada langkah konkret yang dilakukan Pemkab Lebak untuk mempercepat pemerataan infrastruktur.
Ia menilai, janji-janji perbaikan hanyalah wacana yang selalu diulang saat momen politik, namun dilupakan saat rakyat benar-benar membutuhkan.
Kumala Rangkasbitung pun melayangkan ultimatum. Jika tidak ada langkah tegas terhadap pembenahan infrastruktur, mereka menyatakan siap menggelar aksi bersama masyarakat.
“Kami tidak hanya akan menyuarakan aspirasi mahasiswa, tetapi juga membawa keresahan warga. Karena ini bukan lagi soal janji politik, tapi soal tanggung jawab,” tegasnya.
Di tengah geliat pembangunan yang digaungkan pemerintah, suara-suara dari pelosok Lebak yang menginginkan jalan layak tampaknya masih terabaikan.
Idham menambahkan, saat rakyat harus turun tangan sendiri untuk memperbaiki jalan, pertanyaannya, di mana peran eksekutif dan legislatif yang semestinya hadir untuk menyejahterakan.
“Kami Kumala dan masyarakat kini menunggu tak sekadar janji, tapi bukti nyata,” pungkasnya. (*/Sahrul).