LEBAK – Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Kabupaten Lebak Ucu Juhroni mengimbau pejabat pusat dan daerah dapat memberikan contoh hidup sederhana di tengah kebijakan efisiensi anggaran negara dan belum membaiknya ekonomi masyarakat.
“Kita jangan sampai jabatan itu dijadikan sebagai alat memperkaya diri,” kata Ketua ICMI Kabupaten Lebak Ucu Juhroni di Lebak, Selasa, (8/3/2025).
Kebijakan pemerintah dengan efisiensi anggaran tentunya pejabat pusat sampai daerah betul-betul bekerja terpercaya dan dapat menjadi teladan.
Perilaku pejabat itu dapat memberikan contoh yang baik kepada masyarakat dengan hidup sederhana.
Dimana hidup sederhana itu dapat menghindari perbuatan kejahatan korupsi.
Dengan demikian, pejabat jangan sampai memperkaya diri yang tidak sesuai dengan prinsip moral “good government“.
“Kita meyakini pejabat hidup sederhana dipastikan akan terwujud pemerintah bersih dari tindakan korupsi,” katanya.
Menurut dia, pejabat negara dan pejabat daerah sebagai abdi rakyat, abdi masyarakat sehingga harus menjalani kehidupan sederhana dengan normal
Sebab, munculnya soal harta tidak wajar para pejabat di berbagai instansi harus menjadi introspeksi.
“Kami tidak serta merta menghakimi bahwa harta tidak wajar para pejabat merupakan hasil korupsi. Namun, menyarankan agar para pejabat hidup sewajarnya saja,” kata Ucu yang juga Dosen Universitas Latansa Mashiro Rangkasbitung.
Ia mengatakan, negara dan seluruh perangkatnya harus memiliki mekanisme sistem pengawasan sedini mungkin agar para pejabat itu tidak hidup di luar kewajaran.
Artinya, kata dia, jangan sampai pejabat itu berbuat korupsi untuk memperkaya diri dengan memiliki harta banyak seperti tanah dimana – mana hingga kendaraan mewah lebih dari 10 unit.
Karena itu, peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lebih serius untuk penegakan hukum reformasi birokrasi, tetapi harus menjadi satu kesatuan menyeluruh di mana bisa mengontrol para perilaku dan gaya hidup para pejabat.
Selain itu, mentalitas pejabat juga perlu mengalami perbaikan sistem agar bisa mengontrol berbagai tindakan yang melewati batas-batas sewajarnya.
Begitu juga masyarakat harus menjadi kekuatan publik yang bisa mendorong semakin banyak lahirnya para pemimpin dan pejabat negara yang betul-betul mengutamakan kepentingan rakyat.
Artinya masyarakat sendiri jangan permisif dengan membiarkan para pejabat dan elite negeri, karena ingin terpilih jadi punya posisi lalu mereka terlibat politik transaksional, termasuk dalam Pemilu 2024.
“Edukasi masyarakat penting, jangan sampai masyarakat konsumtif ,elitnya pun menjadi konsumtif karena teori itu satu, mengatakan pemimpin itu cermin dari masyarakat,” katanya. (*/Nandi)