LEBAK – Kekecewaan warga korban bencana di Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Banten, memuncak.
Puluhan keluarga yang sudah tinggal di hunian sementara (huntara) selama enam tahun menuntut kepastian pembangunan hunian tetap (huntap).
Rabu (5/11/2025), aliansi warga huntara Lebakgedong mengirimkan surat audiensi ke BNPB Pusat, meminta penjelasan mengapa proyek huntap yang dijadwalkan tahun ini dibatalkan.
Hingga kini, surat itu belum mendapatkan tanggapan, memicu ancaman aksi demonstrasi langsung ke Istana Presiden.
“Kami sudah terlalu lama menunggu. Janji pembangunan huntap selalu berubah. Tahun ini seharusnya ada kepastian, tapi malah batal. Kalau ini terus diabaikan, kami akan turun ke jalan,” ujar Zaenudin, perwakilan pemuda warga, Kamis (6/11/2025).
Sejak bencana alam melanda Kecamatan Lebakgedong pada 2020, sebanyak 221 kepala keluarga masih tinggal di hunian sementara.
Pemerintah sebelumnya menjadwalkan pembangunan huntap untuk tahun 2025, setelah rapat koordinasi dengan Menko PMK dan BNPB, yang sempat memberikan kepastian.
Namun, keputusan tiba-tiba berubah, proyek dialihkan ke Kementerian Perumahan Rakyat, sehingga pembangunan huntap harus menunggu anggaran tahun 2026.
“Warga sudah diberi harapan, tapi tiba-tiba kabar baik itu dicabut. Kondisinya membingungkan, dan warga merasa aspirasi mereka tidak diperhatikan,” ungkap Lingga Segara, Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan Kabupaten Lebak.
Meski pembangunan huntap tertunda, pemerintah provinsi Banten tetap melanjutkan program pengerasan akses jalan menuju lokasi huntap pada tahun ini.
Komunikasi dengan Kementerian Perumahan Rakyat juga masih berlangsung untuk memperjuangkan realisasi proyek bagi warga Lebakgedong.
Namun warga menegaskan bahwa jalan saja tidak cukup. Mereka membutuhkan kepastian hunian tetap yang layak untuk menempati rumah sendiri setelah enam tahun hidup di huntara.
“Kami ingin bukti, bukan sekadar janji. Warga huntara siap bersatu dan memperjuangkan hak mereka,” tegas Zaenudin.
Situasi ini mencerminkan frustrasi mendalam warga Lebakgedong akibat ketidakpastian pemerintah.
Aliansi warga huntara telah menyiapkan strategi untuk menyalurkan aspirasi mereka jika permintaan audiensi ke BNPB terus diabaikan.
“Kami berharap pemerintah segera bertindak. Jangan sampai warga harus menempuh jalan ekstrem untuk didengar,” pungkas Zaenudin. (*/Sahrul).