LEBAK – Lima tahun pasca bencana longsor dan banjir bandang yang meluluhlantakkan Kecamatan Lebakgedong, Kabupaten Lebak, Banten, ratusan korban masih menggantungkan harapan di hunian sementara.
Di tengah kondisi tersebut, pembangunan gedung-gedung mewah terus berlangsung menciptakan kontras yang menyayat rasa keadilan masyarakat.
Musibah longsor besar yang melanda Kecamatan Lebakgedong pada awal 2020 meninggalkan luka mendalam yang belum benar-benar sembuh.
Hingga kini, ratusan jiwa terdampak masih bertahan hidup dalam keterbatasan di lokasi hunian sementara (huntara), tanpa kepastian relokasi ke tempat yang lebih layak.
Di sisi lain, geliat pembangunan infrastruktur pemerintahan terus berjalan, termasuk pembangunan fasilitas perkantoran yang dinilai megah. Ironi inilah yang kini kembali memantik perhatian publik dan pemuda Lebak.
Ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Kabupaten Lebak, Ari Purwanto, menyoroti ketimpangan kebijakan yang tak berpihak pada korban bencana.
“Rakyat seolah dituntut sabar tanpa batas. Lima tahun tinggal di huntara adalah bentuk kegagalan dalam memastikan hak dasar warga negara, tempat tinggal yang layak dan aman,” ujar Ari kepada Fakta Banten, Minggu (18/5/2025).
Menurutnya, proses pembangunan hunian tetap (huntap) seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah pusat, bukan sekadar wacana yang terus-menerus tertunda.
“Pemerintah harus mengedepankan nurani dalam perencanaan anggaran. Jangan sampai kemegahan infrastruktur justru dibangun di atas penderitaan rakyat yang masih tinggal di bilik darurat,” tegas Ari.
Kesaksian dari Lapangan
Uyok (43), salah satu korban yang tinggal di huntara sejak 2020, mengaku sudah lelah berharap.
“Kami hidup seadanya. Air terbatas, atap bocor, sanitasi buruk. Janji-janji hanya tinggal janji,” katanya lirih.
Hal senada disampaikan Omih (50), ibu rumah tangga yang juga menjadi korban longsor.
“Kami tidak iri dengan pembangunan gedung, tapi mohon perhatikan kami juga. Kami hanya ingin rumah yang layak untuk anak-anak,” ujarnya sambil menahan air mata.
Progres Huntap Belum Terlihat
Rencana pembangunan huntap sempat mencuat kembali pada awal 2025 melalui komunikasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Namun hingga pertengahan Mei 2025, belum terlihat tanda-tanda pengerjaan di lapangan.
Berbagai elemen masyarakat mendesak percepatan realisasi hunian tetap agar warga terdampak bisa hidup lebih bermartabat.
“Kita butuh solusi, bukan seremoni. Pemerintah jangan tumpul ke atas, tajam ke bawah,” pungkas Ari.
Ketika gedung-gedung megah berdiri di lingkungan setempat, ratusan warga Lebakgedong masih berharap pada janji-janji lama yang belum ditepati.
Kini saatnya pemerintah menjadikan pembangunan berkeadilan sebagai prioritas nyata, bukan hanya sebatas slogan. (*/Sahrul).