LEBAK – Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kesejahteraan Rakyat Setda Pemprov Banten Gunawan Rusminto sekaligus mantan Pejabat (Pj) Bupati Lebak menjelaskan soal etika pemerintahan.
Etika pemerintahan merupakan aspek fundamental dalam penyelenggaraan negara yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
Setiap pejabat publik, baik di tingkat daerah maupun nasional, dituntut untuk menunjukkan sikap profesional, berintegritas, serta menjunjung tinggi norma kesopanan dalam menjalankan tugasnya.
Etika ini mencakup berbagai aspek, seperti pengendalian emosi, komunikasi yang baik, serta penghormatan terhadap kolega dan masyarakat.
Dalam lingkungan pemerintahan, adab dan sopan santun menjadi kunci dalam membangun hubungan yang harmonis.
Seorang pejabat tidak hanya dituntut untuk memiliki kecerdasan dalam mengambil kebijakan, tetapi juga harus mampu menjaga sikap dan tata krama dalam berinteraksi dengan sesama pejabat maupun masyarakat.
Etika yang baik dalam pemerintahan mencerminkan profesionalisme dan kematangan emosional seorang pemimpin.
Kemampuan untuk mengendalikan emosi dan tetap bersikap santun dalam berbagai situasi sangatlah penting.
Tanpa etika yang baik, hubungan kerja bisa terganggu, dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah bisa menurun.
Membangun budaya birokrasi yang beretika memerlukan upaya berkelanjutan, termasuk melalui pelatihan dan pembinaan. Ada beberapa hal yang bisa diterapkan untuk memperkuat etika pemerintahan:
1. Pelatihan Pengendalian Emosi dan Komunikasi Efektif
Pejabat publik perlu mendapatkan pelatihan tentang pengelolaan emosi dan keterampilan komunikasi agar dapat berinteraksi dengan baik dalam berbagai situasi, termasuk saat menghadapi perbedaan pendapat atau tekanan dalam pekerjaan.
2. Menanamkan Nilai-Nilai Kesopanan Sejak Dini
Etika dan sopan santun bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga harus menjadi bagian dari budaya kerja sehari-hari.
Hal ini bisa diajarkan melalui program orientasi bagi pejabat baru maupun dalam pembinaan rutin bagi aparatur pemerintah.
3. Memberikan Contoh yang Baik
Pemimpin di setiap tingkatan pemerintahan harus menjadi teladan dalam menerapkan etika yang baik.
Sikap menghargai, menghormati, dan bersikap profesional akan menjadi contoh bagi bawahannya.
4. Membangun Sistem Evaluasi Etika Kerja
Pemerintah daerah maupun pusat dapat menerapkan sistem evaluasi terhadap etika kerja pejabatnya.
Hal ini bisa dilakukan melalui mekanisme umpan balik dari masyarakat maupun sesama aparatur negara.
Menjaga etika dalam pemerintahan bukan sekadar tuntutan formal, tetapi juga merupakan cerminan dari kualitas kepemimpinan dan pelayanan kepada masyarakat.
Pejabat yang mampu menunjukkan sikap profesional, beretika, dan sopan santun akan lebih mudah membangun hubungan kerja yang harmonis serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.
Oleh karena itu, pembinaan terkait adab dan etika harus terus menjadi perhatian dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang baik. (*/Sahrul).