LEBAK – Baru-baru ini, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lebak menggagas gerakan sosial dengan mengajak masyarakat dan pemuda membuat obor sebagai alternatif penerangan jalan.
Gerakan ini menjadi sindiran bagi Pemerintah Kabupaten Lebak terkait minimnya penerangan jalan di sejumlah wilayah Kecamatan, Kabupaten Lebak.
Sekretaris Umum HMI Cabang Lebak, Anan Al-Jihad, menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan mengkritisi pemerintah yang dinilai kurang serius dalam menyediakan penerangan jalan.
Menurut Anan, masyarakat berhak atas fasilitas penerangan jalan, apalagi setiap pembelian token listrik dikenakan pajak yang seharusnya dialokasikan untuk Penerangan Jalan Umum (PJU).
“Saya mengajak masyarakat untuk memasang obor di pinggiran jalan sebagai sindiran bagi pemerintah. Warga sudah dikenakan pajak setiap pembelian token listrik, dan 10% dari pajak itu seharusnya dialokasikan untuk penerangan jalan. Tapi, di Kabupaten Lebak masih banyak jalan yang gelap gulita,” ujar Anan, Jum’at (8/11/2024).
Anan menjelaskan, bahwa minimnya penerangan jalan turut memicu tingginya angka kecelakaan dan kriminalitas di wilayah tersebut.
“Banyak kecelakaan dan kasus pembegalan yang terjadi akibat minimnya penerangan jalan. Ini adalah tanggung jawab pemerintah, dan seharusnya mereka lebih peka terhadap persoalan ini,” jelasnya.
Ia mengungkapkan, gerakan ini dilakukan setelah adanya kajian dari Bidang Perguruan Tinggi Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) HMI Cabang Lebak, yang menyoroti pentingnya fasilitas penerangan jalan bagi keamanan dan kenyamanan warga.
“Bidang PTKP HMI sudah melakukan kajian dan menyimpulkan bahwa fasilitas penerangan jalan menjadi perhatian utama bagi kami,” ungkap Anan.
Lebih lanjut, Anan bersama Ketua Umum HMI Lebak, Harry Agung, berencana mengadakan dialog langsung dengan instansi terkait untuk membahas transparansi alokasi anggaran penerangan jalan.
“Saya heran, pendapatan pajak dari listrik di Lebak besar, tapi penerangan jalan masih minim. Masyarakat Lebak banyak, pajak yang masuk pun besar, tapi penerangannya tidak terasa. Saya dan Ketua Umum Harry Agung akan membawa masalah ini ke instansi terkait untuk meminta transparansi alokasi anggaran pajak tersebut,” tutup Anan.(*/Nandi)