LEBAK – Keputusan pemerintah pusat soal penyesuaian anggaran kembali menjadi sorotan publik. Di tengah wacana penghematan nasional, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menetapkan biaya konsumsi rapat menteri sebesar Rp171.000 per orang.
Sementara Presiden Prabowo Subianto hanya mengalokasikan Rp10.000 per hari untuk program makan siang gratis pelajar.
Perbandingan dua kebijakan anggaran ini memicu beragam reaksi di masyarakat, terutama dari kalangan ekonom dan aktivis sosial.
Banyak yang menilai langkah tersebut mencerminkan ketimpangan dalam prioritas belanja negara.
Pengamat Ekonomi dari Kabupaten Lebak, Muhamad Fatih, menyebut kebijakan ini bisa menimbulkan kesan tidak peka terhadap kondisi riil masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi.
“Jika makan siang untuk anak sekolah hanya Rp10 ribu, bagaimana mungkin nilai gizinya terpenuhi? Sementara di sisi lain, konsumsi rapat elite bisa mencapai ratusan ribu. Ini bukan hanya soal angka, tapi tentang keadilan dan empati kebijakan,” ujar Fatih saat ditemui di Rangkasbitung, Minggu, (13/7/2025).
Menurutnya, Lebak sebagai daerah dengan tantangan pembangunan SDM dan angka stunting yang masih ada, seharusnya menjadi fokus kebijakan makan bergizi, bukan sebatas formalitas program.
Kebijakan makan siang gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo sejatinya merupakan program populis yang diharapkan dapat mendorong ketahanan pangan dan kehadiran siswa di sekolah.
Namun, ketika alokasinya hanya Rp10.000 per hari per anak, banyak pihak mempertanyakan efektivitasnya.
Di sisi lain, aturan baru dari Kemenkeu yang menetapkan pagu makan rapat kementerian sebesar Rp171.000 per orang menimbulkan pertanyaan besar: Apakah efisiensi anggaran benar-benar berlaku merata?
Fatih menambahkan, rakyat di daerah seperti Lebak melihat hal ini sebagai ironi.
“Ketika rakyat disuruh hemat dan bersabar, elit justru menikmati fasilitas mewah dengan anggaran yang nyaris tanpa batas. Rasa keadilan jadi goyah,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah pusat agar meninjau kembali kebijakan tersebut dengan mempertimbangkan keadilan sosial, terutama bagi anak-anak yang menjadi masa depan bangsa.
Di akhir wawancara, Fatih mengingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap program pemerintah sangat ditentukan oleh kesesuaian antara kebijakan dengan rasa keadilan rakyat.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menampilkan program unggulan secara simbolis, tetapi benar-benar hadir dengan solusi nyata yang berdampak. (*/Sahrul).