LEBAK– Ketika sekolah negeri biasanya menjadi incaran orang tua saat penerimaan siswa baru, lain cerita dengan SD Negeri Pasirgombong 1 di Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak. Tahun ajaran 2025/2026 ini, sekolah tersebut hanya berhasil menjaring empat peserta didik baru.
Fenomena ini tak hanya mengejutkan, tapi juga menjadi potret nyata dari tantangan pendidikan di wilayah-wilayah terpencil yang kehilangan penduduk akibat perubahan sosial dan ekonomi.
Lokasi sekolah yang berada di bekas kawasan pertambangan emas membuat jumlah penduduk menetap menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir.
“Benar, SDN Pasirgombong 1 hanya mendapat empat murid baru. Pendaftarannya sudah ditutup dan memang jumlahnya sama seperti tahun sebelumnya,” ujar Hadi Mulya, Kepala Bidang Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, saat dikonfirmasi, Rabu (9/7/2025).
Menurut Hadi, minimnya pendaftar terjadi karena wilayah Pasirgombong dulunya adalah kawasan tambang emas yang kini sudah tidak lagi produktif.
Sebagian besar penduduknya adalah pendatang, dan saat tambang ditinggalkan, warganya pun ikut berpindah. Kini hanya tersisa sedikit keluarga lokal yang tetap tinggal.
Kondisi serupa juga dialami SD Negeri 3 Jatake di Kecamatan Panggarangan yang hanya memiliki sekitar 28 siswa aktif, dan SD Negeri 2 Cihambali di Kecamatan Cibeber yang mencatatkan 29 siswa.
Ketiganya merupakan contoh nyata bagaimana geografis dan dinamika sosial mempengaruhi keberlangsungan sekolah di daerah terpencil.
Meski demikian, Hadi menegaskan sekolah-sekolah tersebut tetap akan beroperasi seperti biasa.
“Selama masih ada siswa, sekolah tidak akan ditutup. SDN Pasirgombong 1 itu bahkan satu-satunya sekolah di kawasan itu. Kalau ditutup, anak-anak mau sekolah di mana,” katanya.
Namun, ia mengakui bahwa kondisi ini menjadi tantangan tersendiri. Dengan jumlah siswa yang sangat sedikit, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) otomatis ikut menurun.
Hal ini berdampak pada operasional sekolah, termasuk kesejahteraan guru honorer yang menjadi tulang punggung pengajaran di sana.
“Kalau gurunya kebanyakan honorer, dengan BOS kecil, tentu jadi sulit. Mudah-mudahan ada orang tua atau masyarakat yang peduli dan ikut membantu memajukan sekolah,” ujarnya.
Secara pribadi, Hadi mengaku prihatin karena masih ada anggapan bahwa sekolah negeri selalu gratis dan tanpa biaya tambahan, padahal kenyataannya tidak sesederhana itu.
“Banyak yang berpikir sekolah negeri itu tanpa beban. Padahal, di lapangan, biaya operasional sangat tergantung pada jumlah siswa,” tambahnya.
Kisah SDN Pasirgombong 1 menjadi cermin bahwa menjaga keberadaan sekolah di daerah terpencil bukan sekadar soal angka, tapi soal komitmen untuk memastikan setiap anak, di mana pun mereka tinggal, tetap punya hak yang sama untuk mengenyam pendidikan. (*/Sahrul).