LEBAK – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menjadi sorotan setelah mengalokasikan dana sebesar Rp2,3 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk membeli empat unit kendaraan dinas baru.
Keputusan ini menuai kritik tajam dari masyarakat, terutama karena kondisi infrastruktur di berbagai wilayah Lebak masih jauh dari layak.
Mobil-mobil tersebut diperuntukkan bagi Wakil Bupati, Ketua PKK (istri Bupati), pengurus PKK (istri Wakil Bupati), serta satu unit untuk Dinas Pendidikan.
Sementara itu, Bupati Lebak yang baru tetap menggunakan kendaraan dinas lama yang sebelumnya dipakai oleh mantan bupati.
Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak, Yanti Komalasari, menegaskan bahwa pengadaan kendaraan ini dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku.
“Empat kendaraan ini dialokasikan untuk mendukung operasional pimpinan dan telah melalui lelang secara transparan,” ujarnya pada Sabtu (22/2/2025) lalu.
Namun, masyarakat tampaknya tidak puas dengan alasan tersebut. Banyak yang mempertanyakan urgensi pembelian mobil dinas di tengah kondisi jalan yang rusak dan masih banyaknya kebutuhan lain yang lebih mendesak.
Kritik pedas pun ramai dilontarkan netizen di media sosial dalam postingan yang diunggah Fakta Banten.
Pengguna akun instagram dengan username @asepzahra30 misalnya, mempertanyakan keputusan ini.
“Hadeeh… bukannya buat jalan, malah beli mobil baru,” tulisnya.
Senada dengan itu, akun @mbaintan05 juga mengungkapkan kekecewaannya.
“Setuju banget, di kampungku jalannya rusak lagi,” pungkasnya.
Komentar lain datang dari akun @agogo_ttnt01 yang menyindir kebijakan ini dengan kalimat, “Gaya elit, jalan sulit.”
Kritik semakin tajam ketika akun @mukho_llad menuliskan, “Pejabat elit, rakyat sulit” yang langsung mendapatkan banyak dukungan dari netizen lainnya.
Selain masalah jalan rusak, beberapa netizen juga menyoroti ketidakefisienan anggaran dan mempertanyakan prioritas pemerintah daerah.
Akun @r2304st menulis dengan nada sindiran.
“Efisiensi…,” kata akun tersebut yang menyinggung bahwa saat ini Presiden Prabowo sudah mengeluarkan Inpres salah satunya untuk bupati melakukan efisiensi anggaran.
Sementara itu, @letsopenminded menambahkan.
“Mana efisiensinya? Apa ada terkecuali?” tanya dia.
Beberapa netizen bahkan mengusulkan agar anggaran tersebut dialokasikan untuk hal yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.
“Lebih enakan duitnya buat memperbaiki infrastruktur, bangun sekolah, atau pelayanan lainnya. Atau enggak, buat ambulans transportasi masyarakat yang kalau ke RS sangat jauh bisa dibantu sama ambulans,” tulis akun @haii_ky02. (*/Hery)