LEBAK– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menyiapkan langkah konkrit untuk memperbaiki kualitas hidup warga kurang mampu melalui program bantuan rumah.
Dalam rencana pembangunan lima tahunan ke depan, sektor perumahan ditetapkan sebagai salah satu instrumen utama untuk menekan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029, pemerintah daerah menetapkan alokasi dana sebesar Rp6 miliar per tahun.
Anggaran ini difokuskan untuk rehabilitasi sebanyak 300 unit rumah tidak layak huni (RTLH) yang dihuni oleh keluarga berpenghasilan rendah.
“Kami fokus pada sektor perumahan karena dari situlah dimulai peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rumah yang layak berdampak pada kesehatan, pendidikan, dan produktivitas,” ujar Kepala Badan Perencanaan, Pengembangan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Lebak, Yosep Mohammad Holis, Rabu (30/7/2025).
Yosep menyebutkan bahwa program ini bukan semata urusan pembangunan fisik, tetapi menyentuh sisi fundamental dalam upaya keluar dari kemiskinan ekstrem.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya peran berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan pelaku usaha, dalam mendorong realisasi program agar berjalan tepat sasaran.
“Kami tidak bisa bergerak sendiri. Dukungan lintas sektor, termasuk dunia usaha dan lembaga sosial, menjadi bagian penting untuk mempercepat proses perbaikan rumah warga,” ungkapnya.
Program bedah rumah ini dirancang tidak hanya memperbaiki struktur bangunan, tapi juga menyesuaikan standar hunian sehat dan aman.
Dengan demikian, warga penerima manfaat diharapkan bisa menjalani aktivitas harian dengan lebih nyaman dan layak.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi jangka menengah yang dirancang Pemkab Lebak dalam mempersempit kesenjangan sosial dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih manusiawi bagi seluruh lapisan masyarakat. (*/Sahrul).