LEBAK– Ratusan jaringan irigasi di Kabupaten Lebak tercatat dalam kondisi rusak, namun hanya segelintir yang akan mendapat perbaikan pada tahun ini.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran akan berpengaruh terhadap sektor pertanian, terutama di musim tanam mendatang.
Berdasarkan data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lebak, total ada 463 daerah irigasi permukaan yang mengalami kerusakan, terdiri dari 252 kategori rusak ringan, 200 rusak sedang, dan 11 rusak berat.
Kepala Dinas PUPR Lebak, Irvan Suyatuvika, menyebutkan bahwa hanya empat irigasi yang masuk dalam program rehabilitasi tahun 2025.
Keempatnya berada di wilayah Cikulur, Cibeber, dan Malingping.
“Anggaran yang tersedia tidak memungkinkan untuk memperbaiki seluruhnya. Maka yang diprioritaskan adalah yang kondisinya paling mendesak dan berdampak langsung pada lahan pertanian aktif,” kata Irvan saat dikonfirmasi pada Kamis (10/4/2025).
Adapun irigasi yang akan diperbaiki mencakup DI Batu dan DI Cirape di Cikulur, DI Ciparangrang di Cibeber, serta DI Cilangkahan di Malingping.
Biaya yang dialokasikan berkisar antara Rp200 juta hingga lebih dari Rp2 miliar per titik, tergantung skala kerusakan dan kebutuhan teknis di lapangan.
Selain rehabilitasi, Dinas PUPR juga menyiapkan program pemeliharaan rutin terhadap 70 titik irigasi sepanjang lebih dari 7.600 meter persegi, dengan anggaran sekitar Rp800 juta.
Irvan menekankan, pemeliharaan tidak boleh hanya simbolis dan harus menjangkau saluran pengairan hingga ke persawahan warga.
“Kalau hanya perbaikan di mulut saluran saja tanpa menjangkau ke area sawah, hasilnya tidak akan terasa oleh petani. Itu yang sedang kita evaluasi agar lebih efektif,” jelasnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto, sempat mengingatkan pentingnya normalisasi saluran air di daerah sebagai bagian dari strategi nasional swasembada pangan.
Menurutnya, irigasi yang baik adalah fondasi untuk menjamin produksi pertanian tidak terganggu.
Dengan keterbatasan anggaran dan jumlah irigasi rusak yang begitu besar, perbaikan menyeluruh masih menjadi pekerjaan rumah jangka panjang bagi Pemerintah Kabupaten Lebak.
Untuk sementara, petani harus beradaptasi dengan kondisi yang ada sambil berharap perhatian lebih dari pemerintah pusat. (*/Sahrul).