LEBAK – Gedung Negara Kabupaten Lebak mendadak jadi sorotan publik, Senin (2/3/2026), setelah ratusan mahasiswa menggelar aksi protes besar-besaran menuntut pertanggungjawaban satu tahun kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Lebak.
Sekitar 250 mahasiswa dari berbagai organisasi menggelar aksi pada pukul 13.30-18.50 WIB di depan Pendopo Bupati Lebak dengan membentangkan spanduk simbolik bertuliskan “Gedung Negara Disita” dan “Dicari Bupati dan Wabup”.
Aksi ini menjadi representasi kekecewaan publik terhadap respons pemerintah daerah yang dinilai sulit ditemui.
Ketua Koordinator Kumala, Imin, menegaskan bahwa penyegelan Gedung Negara bersifat simbolik sebagai bentuk kritik terbuka.
“Gedung Negara adalah simbol pemerintahan. Kalau pemimpinnya sulit ditemui, kami sampaikan aspirasi dengan cara ini. Ini peringatan moral agar pemerintah membuka diri,” ujar Imin kepada Fakta Banten, Senin (2/3/2026).
Sejumlah spanduk lain bertuliskan “Rapor Merah Bupati dan Wakil Bupati” turut menjadi simbol ketidakpuasan mahasiswa.
Massa bahkan membakar ban bekas sebagai bentuk protes terhadap lambannya respons pemerintah.
Meski mahasiswa telah mengirimkan pemberitahuan sebelumnya, Bupati Lebak tetap absen, sementara Wakil Bupati Lebak datang sekitar pukul 16.00 WIB untuk menemui mereka.
Namun, pertemuan itu berlangsung panas. Mahasiswa menolak Wakil Bupati Lebak.
Sebab yang mereka harapkan adalah kehadiran Bupati untuk menerima aspirasi secara langsung.
“Kami ingin dialog terbuka, bukan pertemuan tertutup yang tidak jelas hasilnya. Kehadiran Wabup saja tidak cukup,” tegas Imin.
Situasi sempat memanas saat mahasiswa mencoba masuk ke area pendopo. Dorong-dorongan dengan aparat keamanan terjadi sebelum akhirnya perwakilan mahasiswa diizinkan berdialog.
Massa akhirnya membubarkan diri sekitar pukul 18.50 WIB dengan kesepakatan melanjutkan pembahasan dalam forum resmi keesokan harinya di lingkungan Pemkab Lebak.
Aksi penyegelan simbolik ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak main-main soal kontrol sosial.
Mereka ingin memastikan aspirasi rakyat tidak diabaikan dan pemerintah daerah lebih terbuka dalam menerima kritik.
“Kalau ruang komunikasi dibuka lebar, tidak perlu ada simbol-simbol seperti ini,” tutup Imin. (*/Sahrul).