LEBAK– Puluhan warga yang tergabung dalam aksi kemanusiaan di Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, menggelar kegiatan sosial sekaligus menyampaikan sejumlah aspirasi yang selama ini dirasakan langsung oleh masyarakat.
Kegiatan ini berlangsung dengan damai dan terbuka, menghadirkan suara-suara warga terkait kebijakan daerah yang dinilai perlu ditinjau kembali.
Salah satu isu yang mencuat adalah jam operasional kendaraan angkutan berat. Menurut warga, kebijakan yang selama ini hanya dituangkan dalam bentuk surat edaran masih kurang efektif dalam pelaksanaannya.
Oleh karena itu, masyarakat mendorong agar Pemerintah Kabupaten Lebak segera menyusun regulasi yang lebih kuat secara hukum, seperti Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).
“Sudah lebih dari 100 warga yang menandatangani dukungan agar regulasi itu segera dibentuk. Ini bentuk kepedulian kami terhadap keselamatan dan kenyamanan lingkungan,” ujar Ketua Kumala Rangkasbitung, Idham, saat ditemui di lokasi kegiatan, Minggu (3/8/2025).
Selain persoalan lalu lintas, peserta aksi juga menyoroti informasi mengenai rencana renovasi rumah dinas bupati yang disebut-sebut menelan anggaran hingga Rp2,1 miliar.
Menurut mereka, kebijakan tersebut sebaiknya dikaji ulang dan diseimbangkan dengan kebutuhan publik lainnya, terutama di sektor pemukiman layak.
“Kami bukan menolak pembangunan, tapi berharap skala prioritas benar-benar mempertimbangkan kondisi riil masyarakat. Masih ada sekitar 42.000 rumah tidak layak huni (RTLH) di Lebak yang juga perlu perhatian,” lanjut Idham.
Idham juga menegaskan bahwa aksi ini bukan bentuk perlawanan, tetapi lebih kepada ruang dialog terbuka agar kebijakan daerah dapat lebih aspiratif dan berpihak kepada kebutuhan masyarakat luas.
Rencananya, kegiatan aksi sosial semacam ini akan digelar rutin setiap hari Minggu dengan pendekatan kemanusiaan. Kegiatan ini mencakup bakti sosial, pengumpulan aspirasi warga, serta ruang diskusi yang konstruktif.
“Kami ingin aksi ini menjadi media untuk menyuarakan kebaikan, bukan sekadar simbolik atau seremonial. Harapannya, masyarakat dan pemerintah bisa sama-sama duduk mencari solusi,” pungkas Idham. (*/Sahrul).