JAKARTA — Sebanyak delapan atau seluruh fraksi di DPR RI secara resmi menyerahkan sikap bersama agar DPR menggunakan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait polemik ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Rabu (11/11/2026).
Total terdapat 120 anggota DPR dari delapan fraksi yang resmi menandatangani dan mengusulkan penggunaan HMP tersebut. Jumlah ini telah memenuhi syarat minimal pengusulan, yaitu sekurang-kurangnya 25 anggota DPR.
Rincian Dukungan Anggota DPR per Fraksi:
- PKS: 28 orang
- NasDem: 19 orang
- PKB: 18 orang
- Demokrat: 18 orang
- PDIP: 14 orang
- Golkar: 11 orang
- Gerindra: 11 orang
- PAN: 1 orang
Dengan terpenuhinya ambang batas ini, DPR secara resmi memulai proses administratif penggunaan hak menyatakan pendapat yang berkaitan dengan potensi pemakzulan Wakil Presiden.
Anggota DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyampaikan dalam rapat penyerahan usulan tersebut.
”Kami mewakili beberapa anggota DPR-RI dari Fraksi PKB, yang dalam hal ini menggunakan hak konstitusionalnya seperti diatur pada Pasal 20A UUD 1945, dan Pasal 79 ayat 1 UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang pengusulan hak menyatakan pendapat yang pada akhirnya bisa bermuara kepada pemakzulan, terhadap Saudara Gibran Rakabuming selaku Wakil Presiden atas dugaan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres.”
Usulan dari delapan fraksi tersebut diterima langsung oleh dua Pimpinan DPR RI, yakni Saan Mustopa (Fraksi NasDem) dan Cucun Ahmad Syamsurizal (Fraksi PKB).
Saan Mustopa memberikan tanggapannya saat menerima berkas usulan.
”Terima kasih pimpinan dan anggota pengusul. Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan tanda tangan adalah 120 orang dari delapan fraksi mengusulkan untuk menyatakan hak menyatakan pendapat,” ujar Saan.
Saan menambahkan bahwa dokumen usulan tersebut selanjutnya akan dibawa ke rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR untuk kemudian dibacakan dalam Rapat Paripurna DPR terdekat.
Hak Menyatakan Pendapat DPR diatur secara eksplisit dalam Pasal 20A ayat (2) UUD 1945 dan dipertegas melalui Pasal 79 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3 (sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019).
Berdasarkan Pasal 79 ayat (4) UU MD3, DPR dapat menggunakan Hak Menyatakan Pendapat atas tiga hal, salah satunya:
Dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela, maupun tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden atau Wakil Presiden.
Tahapan Prosedural Selanjutnya:
- Pengusulan: Pengajuan oleh minimal 25 anggota DPR (telah terpenuhi dengan 120 pengusul).
- Rapat Paripurna: Untuk disahkan menjadi sikap resmi lembaga, usulan HMP harus disetujui dalam Rapat Paripurna DPR yang dihadiri oleh minimal 2/3 dari total jumlah anggota DPR.
- Proses Hukum di MK: Jika Paripurna menyetujui, keputusan DPR terkait pemberhentian Presiden/Wakil Presiden akan diteruskan ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk diperiksa dan diputus.
- Sidang Istimewa MPR: Apabila MK membenarkan temuan DPR, MK akan meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk menggelar Sidang Istimewa guna memproses pemberhentian.***