JAKARTA — Modal dapat bergerak melintasi batas negara, tetapi dampak ekologis tetap dirasakan di tempat kegiatan ekonomi berlangsung.
Persoalan inilah yang disoroti aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dalam mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan berafiliasi dengan Malaysia dan Singapura dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia selama tahun 2026.
Aktivis WALHI menyebut sedikitnya 372 perusahaan terindikasi berkaitan dengan karhutla tahun ini.
Penelusuran berdasarkan afiliasi grup bisnis menemukan 26 perusahaan asal Malaysia dan 26 entitas yang berafiliasi dengan Singapura.
Rabu 23 September 2026, Umi Ma’rufah dari WALHI mengatakan, struktur kepemilikan korporasi perlu menjadi bagian dari penelusuran pertanggungjawaban.
Menurut data WALHI, area terbakar pada 2026 telah melampaui 895.000 hektare, dengan lebih dari 850.614 orang terdampak ISPA.
Persoalan tersebut memperlihatkan adanya ketimpangan antara manfaat ekonomi dan biaya ekologis.
Aktivitas ekonomi menghasilkan nilai bagi pemegang saham dan pemilik modal, sementara ketika terjadi kerusakan lingkungan, masyarakat lokal menanggung sebagian besar dampaknya.
Karena itu WALHI mendorong evaluasi terhadap mekanisme perizinan, sertifikasi keberlanjutan, serta tanggung jawab perusahaan terhadap pemulihan lingkungan.
Isu yang muncul bukan penolakan terhadap investasi asing, melainkan pertanyaan mengenai bagaimana memastikan bahwa setiap investasi yang beroperasi di Indonesia juga membawa tanggung jawab lingkungan yang dapat ditegakkan. (*/Red)