TANGERANG SELATAN – Anggota Bawaslu RI, Totok Haryono, secara mengejutkan menyebut Pemilu 2024 sebagai pemilu terburuk dan paling bobrok yang pernah ada.
Pernyataan tegas ini ia sampaikan dalam kegiatan “Penguatan Demokrasi : Konsolidasi Gerakan Masyarakat Sipil Mewujudkan Sinergitas Pengawasan Pemilu Tahun 2029” di Remaja Kuring, Tangerang Selatan, Kamis (30/10/2025).
Di hadapan puluhan perwakilan organisasi mahasiswa dan masyarakat sipil, Totok membuka forum dengan pertanyaan kritis.
“Indonesia sudah ada KPU, dibayar malah orang-orangnya, Bawaslu, DKPP. Tapi kenapa pemilu kemarin 2024 pemilu terburuk, paling bobrok, tidak demokratis?” ujar Totok.
Menurut Totok, forum ini hadir sebagai ruang refleksi untuk bersama-sama mencari jawaban atas kegagalan tersebut.
“Kita di sini akan berdiskusi mencari jawaban itu. Kegiatan ini adalah refleksi dari pemilu sebelumnya, agar pemilu 2029 lebih demokratis,” paparnya.
Dia lantas menggunakan analogi yang gamblang.
”Bawaslu dan KPU itu pemegang sahamnya adalah rakyat. Maka dari itu kita mengundang para pemegang saham untuk berdiskusi agar pemilu ke depan menjadi lebih baik,” tutur Totok, menekankan bahwa kedaulatan ultimate berada di tangan masyarakat.
Kegiatan yang digelar Biro Hukum dan Humas Bawaslu ini berhasil mengonsolidasikan kekuatan masyarakat sipil Banten.
Turut hadir juga perwakilan dari berbagai BEM universitas seperti Untirta, UIN SMH Banten, UNPAM, UPH, dan Universitas Muhammadiyah Tangerang.
Gelanggang diskusi juga diisi oleh elemen organisasi mahasiswa ekstra kampus seperti GMNI, HMI, PMII, IMM, KAMMI, GMKI, dan PMKRI se-Banten. Kehadiran mereka juga diperkuat oleh organisasi profesi dan masyarakat seperti Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banten, Permahi, KAHMI, LBH Rakyat Banten, FSPMI, Gusdurian Banten, dan Forwatu.
Keragaman peserta ini menunjukkan sebuah konsolidasi yang holistik untuk membangun sistem pengawasan pemilu yang lebih masif dan terintegrasi menuju 2029.
Berdasarkan dokumen resmi Bawaslu, kegiatan ini bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang memenuhi prinsip LUBER JURDIL (Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, Adil, dan Demokratis).
Pengakuan jujur terhadap kegagalan Pemilu 2024 dari Totok Haryono, diharapkan menjadi batu pijakan untuk membenahi demokrasi Indonesia di masa mendatang.
Kolaborasi antara penyelenggara negara dan “pemegang saham”-nya ini juga diharapkan dapat menjadi pondasi kuat untuk Pemilu 2029 yang lebih berkualitas, bersih, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat.***