JAKARTA – Dinamika internal Pelajar Islam Indonesia (PII) kembali mencapai titik panas terkait pelaksanaan Muktamar PII Ke-XXXIII.
Dua kubu di tubuh Pengurus Besar PII (PB PII) berseberangan mengenai waktu pelaksanaan forum tertinggi organisasi tersebut.
Namun di tengah tensi yang meningkat, suara yang mengedepankan persatuan justru datang dari PW PII Sulawesi Tengah (Sulteng).
Ketua Umum Pengurus Wilayah PII Sulteng, Opick Delian Alindra, menjelaskan bahwa perbedaan pandangan berawal dari sikap dua kelompok dalam PB PII.
Kubu pertama, yang terdiri dari Ketua Umum PB PII dan sejumlah unsur BPH, mengusulkan agar Muktamar Ke-XXXIII digelar pada Februari 2026 di Palembang, Sumatera Selatan, dengan alasan persiapan yang lebih maksimal.
Sementara itu, kubu kedua melibatkan Ketua Organizing Committee (OC), Ketua Steering Committee (SC), dan beberapa unsur BPH lainnya, menilai bahwa muktamar harus tetap dilaksanakan tahun ini, tepatnya pada 28 November 2025 di Jakarta, setelah sebelumnya dijadwalkan pada 25 November.
Dasar pandangan kedua merujuk pada keputusan Sidang Dewan Pleno Nasional (SDPN) PII pada Mei 2025, yang telah menetapkan bahwa Muktamar ke-33 harus digelar pada tahun 2025, mengingat masa kepengurusan PB PII periode 2023–2025 telah melewati batas kewajaran.
“Selain perbedaan jadwal, tensi internal juga meningkat akibat munculnya isu-isu sensitif. Berbagai tudingan terkait pengelolaan Dana Abadi Umat (DAU), tanggung jawab struktural, proyek kementerian, hingga dinamika menjelang pemilihan ketua umum baru turut mewarnai situasi. Meski demikian, sebagian besar isu tersebut masih bersifat dugaan dan belum terbukti secara konkret,” kata Opick selaku Ketum PW PII Sulteng, Minggu (30/11/2025).
Di sisi lain, pelaksanaan muktamar di Jakarta telah dihadiri oleh sebagian besar Pengurus Wilayah dari total 28 PW se-Indonesia serta 6 PW luar negeri.
Di antara yang hadir, PW PII Sulawesi Tengah menegaskan kehadirannya sebagai konsistensi terhadap keputusan SDPN serta sikap kolektif PW se-Indonesia Timur bahwa muktamar wajib digelar tahun ini.
Opick Delian Alindra menegaskan bahwa keputusan mereka hadir bukan tindakan sepihak, melainkan hasil diskusi mendalam bersama keluarga besar PII Sulteng, pengurus internal, dan koordinasi intensif dengan PW se-Indonesia Timur.
Dalam suasana memanas, Opick menyampaikan seruannya bagi seluruh kader dan pengurus PII.
“Di tengah situasi sulit menilai siapa yang benar dan siapa yang salah, sikap lapang dada dan keterbukaan harus diutamakan. Jika kehadiran PW yang serius melaksanakan muktamar justru dituduh sabotase, itu sudah tidak wajar. Usia PII sudah tua dan kita tidak ingin organisasi ini terpecah karena kepentingan semu,” ujarnya.
Opick juga mengingatkan bahwa posisi Ketua Umum PB PII kini menjadi rebutan banyak pihak, sehingga menjaga kelurusan niat adalah hal yang sangat penting.
“Yang paling penting adalah menjaga ruh perjuangan yang tulus dan konsisten. PII kini telah dilirik banyak pemangku kepentingan. Jangan sampai kita terjebak dalam perebutan jabatan yang justru menjauhkan PII dari tujuan luhurnya,” tambahnya.
Ia menilai bahwa PB PII secara kelembagaan perlu berlapang dada dalam menyikapi desakan percepatan regenerasi dari berbagai wilayah.
“PB PII punya banyak kekurangan yang harus diakui bersama. Maka ketika banyak PW menghendaki percepatan kepemimpinan baru, sikap terbaik adalah membuka diri demi menjaga rekam jejak dan kehormatan organisasi,” tegasnya.
Kini, muktamar di Jakarta resmi berjalan dengan dukungan luas dari PW yang hadir. Meski dinamika internal masih berlangsung, harapan akan lahirnya kepemimpinan baru yang kokoh, transparan, dan menyatukan semakin menguat.
Di tengah badai perbedaan, PII kembali diuji, apakah ia akan retak oleh tarik-menarik kepentingan atau justru kembali bangkit membawa semangat persatuan yang tertanam sejak awal berdirinya.
Hingga berita ini diturunkan, Muktamar XXXIII versi Jakarta telah resmi berlangsung, dihadiri mayoritas PW dari total 28 PW se-Indonesia serta 6 Pengurus Wilayah Luar Negeri (PWLN).***
Sementara itu, PB PII tetap pada keputusan menggelar Muktamar versi Palembang pada 10-14 Februari 2026 sebagai forum resmi organisasi.