JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Generasi Muda Mathla’ul Anwar (DPP GEMA Mathla’ul Anwar) menegaskan bahwa kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) harus tetap berada di bawah komando dan instruksi langsung Presiden Republik Indonesia, sebagaimana amanat Reformasi 1998 dan ketentuan konstitusi.
Penegasan tersebut disampaikan DPP GEMA Mathla’ul Anwar merespons munculnya wacana dalam pembahasan rapat internal Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Republik Indonesia yang mengusulkan agar institusi Polri ditempatkan di bawah kementerian.
Ketua Umum DPP GEMA Mathla’ul Anwar, H. Ahmad Nawawi, menyampaikan bahwa dalam kerangka negara hukum, Polri harus dijaga independensi dan profesionalismenya agar mampu menjalankan fungsi penegakan hukum secara adil dan bebas dari intervensi politik.
“DPP GEMA Mathla’ul Anwar mendukung penuh pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), menjunjung tinggi supremasi hukum, nilai kemanusiaan, serta sistem meritokrasi di seluruh jenjang birokrasi,” ujar Ahmad Nawawi dalam pernyataan tertulis, Selasa (28/1/2026).
Ia menegaskan, posisi Polri di bawah komando langsung Presiden RI sejalan dengan amanat Reformasi 1998 dan telah diatur dalam Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Menurutnya, sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas pertahanan dan keamanan negara.
Dengan demikian, Polri yang berada langsung di bawah Presiden akan memiliki efektivitas pengambilan keputusan dan komando yang lebih cepat, terutama dalam menghadapi kondisi darurat seperti kerusuhan massal maupun ancaman terorisme.
Selain itu, DPP GEMA Mathla’ul Anwar berpandangan bahwa kedudukan Polri yang sejajar dengan kementerian dan lembaga negara lainnya akan memperkuat posisi tawar institusi kepolisian dalam koordinasi lintas sektor, khususnya dalam penanganan kasus-kasus strategis seperti korupsi dan narkotika.
“Tanpa berada di bawah kementerian tertentu, koordinasi penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif tanpa hambatan birokrasi,” lanjutnya.
Dalam konteks sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, DPP GEMA Mathla’ul Anwar juga menilai bahwa menempatkan Polri di bawah komando langsung Presiden dan sejajar dengan TNI akan menciptakan keseimbangan kekuatan (checks and balances) dalam menjaga kedaulatan, keamanan, dan ketertiban di dalam negeri.
Melalui pernyataan sikap ini, DPP GEMA Mathla’ul Anwar berharap Presiden RI Prabowo Subianto terus menjaga sistem pemerintahan yang efektif dan berimbang, sekaligus memperkuat peran kementerian dan lembaga negara, termasuk Polri sebagai garda terdepan dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Pernyataan ini merupakan bentuk kepedulian kami terhadap keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara,” tutup Ahmad Nawawi. ***