JAKARTA – Partai Bulan Bintang (PBB) belum juga menentukan dukungan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden hingga masa kampanye dimulai.
Ketua Umum PBB Yusril Ihza Mahendra mengatakan, masih ada kemungkinan untuk dirinya bisa maju sebagai calon dalam Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2019.
Ia menjelaskan, partainya masih akan mencermati perkembangan politik ke depan.
“Tapi sampai hari ini kita belum memutuskan dukung siapa. Kalau saya bisa maju, saya dukung diri saya sendiri,” kata dia saat deklarasi kampanye damai di halaman Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Minggu (23/9/2018).
Ia mengatakan, salah satu alasan dirinya urung mendukung pasangan calon presiden dan calon presiden adalah hasil Ijtima’ Ulama II, karena setelah dievaluasi tak sesuai garis PBB.
“Kita sudah tunggu hasil Ijtima’ II dan itu sudah kita evaluasi, bukan berarti kita harus mematuhi. Kita ingin mendalami apa yang sesungguhnya terjadi dengan Ijtima II itu,” kata dia.
Ia menilai, ada dua permasalahan dalam pakta integritas yang diajukan para ulama. Pertama, kata dia, pakta itu seharusnya perjanjian dua belah pihak. Namun, dalam deklarasi Ijtima Ulama’ II pernyataan dilakukan sepihak oleh calon presiden Prabowo Subianto.
Menurut dia, hal itu setiap saat bisa dicabut oleh orang yang membuat pernyataan. “Tidak ada perjanjian atau kesepakatan capres dengan para ulama itu. Yang ada hanya deklarasi sepihak dan disaksikan oleh para ulama,” kata dia.
Selain itu, Yusril mengatakan, isi pakta terlalu umum. Ia yakin, jika pakta diajukan kepada Joko Widodo, capres pejawat itu pun mampu melaksanakannya.
Padahal, Yusril berharap para ulama menuntut penerapan syariat Islam kepada capres. Namun, harapan itu tak tercantum dalam poin-poin pakta Ijtima’ Ulama II.
“Tuntutan Ijtima Ulama II terlalu umum,” kata dia.
Meski belum mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden, Yusril menegaskan PBB siap maju dalam Pemilu 2019. Target realistis PBB saat ini, kata dia, tak lain memeroleh kursi sebanyak-banyaknya dan membentuk kembali fraksi di DPR.
“Tidak ada korelasi antata pemilihan presiden dan legistlatif. Itu dua hal yang berbeda,” tegas dia. (*/Republika)