BANDUNG – Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) mendapatkan intimidasi oleh oknum anggota Kepolisian dan TNI.
Kedua aparatur negara tersebut mendesak KASBI agar membatalkan rencana demo yang menuntut penghapusan upah padat karya. Alasan untuk dibatalkanya aksi tersebut, dan diminta ganti hari karena Presiden Joko Widodo akan hadir di Gedung Sate, Bandung, pada Senin hari ini, 11 September 2017, tepat pada aksi unjuk rasa KASBI.
Sekretaris Jendral KASBI Unang Sunarno menjelaskan, surat pemberitahuan agenda aksi itu sudah disampaikan jauh hari sebelum rencana kedatangan Presiden Joko Widodo.
“Surat pemberitahuan aksi sudah dikirim beberapa hari yang lalu,” katanya pada Minggu, (10/9/2017), lewat akun media sosialnya Facebook.
Namun dikatakan Unang, pada Sabtu 09 September 2017, oknum dari Kepolisian dan TNI mulai melakukan intimidasi secara tiba-tiba. Alasannya, Presiden Joko Widodo akan melakukan kunjungan ke pusat pemerintahan Jawa Barat.
“Bahkan sudah mulai keluar nada ancaman, jika aksi tetap dilaksanakan akan dibubarkan paksa dan akan terjadi bentrokan. Iya dilarang nggak boleh aksi tanggal 11, karena ada kunjungan presiden ke Bandung. Tidak hanya itu, aparat menyarankan agar massa KASBI mengganti hari yaitu selasa,” jelas Unang.
KASBI menganggap larangan aksi itu sebagai bentuk pembungkaman kebebasan berpendapat. Secara organisasi KASBI menegaskan akan tetap melakukan aksi unjuk rasa.
Unang Sunarno kembali menegaskan, Presiden Jokowi dan TNI-Polri seharusnya memahami UUD 1945, Pasal 28 E ayat (3) konstitusi atau dasar negara itu menyebutkan setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.
Menurutnya, unjuk rasa juga dilindungi Undang-undang Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum.
“Kepada Presiden Jokowi dan Aparat TNI-Polri sebaiknya janganlah sewenang-wenang melarang larang rakyat yang ingin menyampaikan pendapat di muka umum. Inilah Demokrasi rakyat yang lahir sejak 98′ yang berhasil diperjuangkan dengan penuh pengorbanan. Ingat! tanpa ada demokrasi rakyat, anda tidak akan pernah jadi Presiden,” pungkasnya. (*)
Penulis: Moh Jumri.