FAKTA BANTEN – Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) mendesak pemerintah membatalkan impor beras 500.000 ton dari Vietnam dan Thailand. Periksa lagi data riil beras di daerah.
“Berdasarkan data, fakta dan masukan rekan-rekan bupati kepada dewan pengurus, maka Apkasi memberikan masukan kepada pemerintah pusat agar mengkaji dengan serius kebijakan impor beras tersebut sehingga tidak merugikan petani di daerah,” kata Ketua Umum Apkasi, Mardani H Maming dalam siaran pers kepada media di Jakarta, Rabu (17/1/2018).
Mardani yang juga Bupati Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan itu, mengaku tengah menggalakkan pembangunan sektor pertanian. Terutama, menjadikan daerahnya sebagai pusat pembibitan tanaman padi dan jagung untuk regional Kalimantan.
“Kebijakan impor merupakan upaya pemerintah yang sangat wajar dalam upaya menstabilkan harga sebuah komoditi di dalam negeri. Namun, kebijakan yang diambil ini harus benar-benar dipelajari. Kalau tidak, kebijakan impor ini justru bisa kontra produktif dan dapat memukul kondisi petani dalam negeri,” ujar Mardani.
Hal senada juga dikemukakan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah yang mengatakan, pemerintah seharusnya mendengar suara dari para bupati yang mengetahui secara langsung kondisi komoditas beras di daerah.
Menurut dia, kebijakan impor beras itu sangat tidak berpihak kepada rakyat. “Kami jajaran pemerintah dan rakyat Kabupaten Serang berharap rencana impor beras dikaji lebih jauh terlebih dahulu,” ujar Tatu.
Tatu mengungkapkan, kebijakan impor hanya akan memberatkan rakyatnya yang sebagian besar berprofesi sebagai petani.
Di Kabupaten Serang, kata Tatu, masa panen baru akan masuk minggu ketiga Januari. Dan diperkirakan akan berlangsung selama dua tiga bulan ke depan. Sementara menurut data yang dimiliki, rata-rata produk beras atau padi di Serang selalu surplus setiap tahunnya.
Keberatan akan impor beras ini juga disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara.
Di Kabupaten Sergei, menurut Bupati Soekirman, mulai minggu ini masuk masa panen raya. Sementara harga beras di daerahnya pun terbilang sangat bagus, yaitu Rp5.000 per kilogram.
“Kondisi yang sangat kondusif seperti ini, dipastikan bakal rusak dengan masuknya beras impor. Oleh karena itu, kami khawatir dengan rencana impor beras tersebut,” kata Soekirman.
Bupati Merangin, Al Haris mengungkapkan hal yang sama. Kata dia, persediaan beras cukup aman, dan hasil panen sawah program Pajale di Merangin cukup berhasil.
Bupati Mempawah Ria Norsan juga mendukung sikap Apkasi agar sebelum kebijakan impor beras diambil benar-benar dilakukan kajian mendalam terlebih dahulu.
Sementara itu Bupati Kulon Progo, Hasto Wardoyo berpendapat, sebagai negara agraris sangat disayangkan jika masih terus melakukan impor berbagai komoditi pertanian, terutama beras.(MerdekaNews)