CILEGON – Menteri Perhubungan Republik Indonesia RI, Budi Karya Sumadi menyebut ada sebanyak 123 juta orang bakal melakukan perjalanan mudik pada Lebaran 2023 mendatang. Dirinya ditugaskan Presiden Joko Widodo untuk memastikan mudik tahun 2023 berjalan dengan lancar.
“Karena tahun lalu ada yang kurang maksimal, maka juah hari sebelum hari H, kita melakukan evaluasi dan koordinasi dengan baik,” ungkapnya, usai Rapat Koordinasi Persiapan Angkutan Lebaran 2023 (1444 H) di Mall Sosoro, Terminal Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni, Kota Cilegon, pada Sabtu, (11/3/2023).
“Setiap pelaksanaan mudik, Kementerian Perhubungan melakukan riset. Riset yang kami lakukan, jumlah tahun ini naik signifikan, 123 juta orang. Sangat tinggi,” jelasnya.
Ia merinci, arus mudik didominasi oleh kendaraan roda empat dan roda dua. Saat ini pihaknya melakukan Rapat Koordinasi terkait roda empat dengan Pj Gubernur Banten, Korlantas Polri, Kementerian PUPR, BPJT, serta sejumlah direktur utama BUMN.
Masih menurut Menhub Budi, pihaknya dengan kerendahan hati mengimbau para pemudik untuk tidak melakukan mudik dengan menggunakan motor.
Alasannya, jumlah pemudik dengan sepeda motor berbanding lurus dengan tingkat kecelakaan yang ada. Untuk itu, nantinya akan ada banyak bus, kereta, dan kapal gratis untuk mengurangi pemudik menggunakan sepeda motor.
Diakui Budi, titik paling berat pengaturan pada saat arus mudik dan arus balik lebaran adalah Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni dan Jalan Tol Cipali.
Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar menambahkan, saat ini Pemerintah Provinsi Banten sedang mempersiapkan berbagai hal terkait arus mudik dan balik Lebaran tahun 2023 sesuai kewenangan yang dimiliki.
Pelabuhan Penyeberangan Merak-Bakauheni menjadi salah satu titik perhatian utama Pemerintah pada arus mudik dan balik Lebaran 2023.
“Pemerintah Provinsi Banten mempersiapkan berbagai hal sesuai kewenangan,” kata Al.
Terkait rest area untuk pengendapan arus, dijelaskan Al, Pemprov Banten akan mengoptimalkan sarana yang ada. Untuk pengendapan atau buffer zone Km 97 A, telah dilakukan pembicaraan dengan salah satu pemilik lahan, sehingga kata dis, dapat dimanfaatkan secara fungsional. (*/Faqih)