JAKARTA – Jurnal Pemikiran Sosial Sosial Ekonomi Prisma bersama Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) meluncurkan Prisma edisi khusus “Hubungan Sipil-Militer di Tengah Regresi Demokrasi”.
Peluncuran yang disertai diskusi publik di Auditorium Perpustakaan Nasional ini menandai komitmen bersama dua lembaga untuk menghadirkan ruang intelektual yang kritis dan relevan di tengah tantangan demokrasi Indonesia yang kian kompleks.
Sejak pertama kali terbit pada 1971, Prisma menjadi ruang dialog kritis antara akademisi, peneliti, dan pembuat kebijakan.
“Prisma sejak awal kami gagas sebagai wadah percakapan intelektual yang bebas, kritis, dan berpijak pada realitas bangsa. Tantangan hari ini berbeda dari masa lalu, tetapi semangat itu tetap sama: memberi makna pada pembangunan, menguji arah demokrasi, dan merawat keberanian berpikir merdeka.” ujar Ismid Hadad, salah satu pendiri Prisma.
Oleh karena itu, di tengah kondisi demokrasi yang tidak menentu dewasa ini, penerbitan Prisma tentang militer ini sangat relevan.
Banyak pihak mengkhawatirkan semakin terbukanya dominasi militer dalam ruang sipil menjadi dilema demokrasi Indonesia.
Demokrasi dalam Tekanan
Pasca-reformasi 1998, Indonesia telah melakukan berbagai langkah reformasi militer, mulai dari pemisahan TNI–Polri, penghapusan fraksi ABRI di DPR, hingga larangan rangkap jabatan.
Namun, dua dekade lebih berjalan, keterlibatan militer dalam urusan sipil dan politik kembali menguat. Fenomena penempatan perwira aktif di jabatan sipil strategis, peran TNI dalam pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, hingga revisi UU TNI 2025 yang kontroversial, menimbulkan pertanyaan tentang masa depan supremasi sipil.
“Demokrasi tidak bisa berjalan sehat bila kontrol sipil melemah. Prisma hadir untuk membantu publik memahami problem mendasar bangsa: bagaimana membatasi peran militer dalam ranah sipil tanpa mengorbankan stabilitas, serta memastikan demokrasi kita tetap substantif, bukan hanya prosedural.” ujar Rustam Ibrahim, Pemimpin Umum Prisma.
Edisi khusus Prisma yang diluncurkan ini menyoroti pasang surut hubungan sipil-militer Indonesia dalam lintasan sejarah dari waktu ke waktu. Sejumlah isu strategis dibahas, seperti: reformasi militer, peran TNI dalam politik dan pembangunan, ekonomi politik militer –keterlibatan militer dalam bisnis dan implikasinya terhadap korupsi serta demokrasi, hingga perbandingan militer Indonesia dengan negara lain. Sejumlah penulis dan akademisi dalam dan luar negeri terkemuka berkontribusi dalam penerbitan edisi khusus ini, antara lain: Marcus Mietzner, Made Supriatma, Andi Widjajanto, Makmur Keliat, Nur Iman Subono, Usman Hamid, Al Araf, Sukidi, dan Ninok Leksono.
Fajar Nur Sahid, Pemimpin Redaksi Prisma, menekankan bahwa Prisma edisi khusus ini dapat dilihat sebagai “manifesto” para akademisi dan pegiat masyarakat sipil dalam merespons perkembangan militerisme yang makin menguat di Indonesia hari-hari ini. Menurutnya, telah terjadi pembalikan arah reformasi yang akut.
“Alih-alih membatasi, peran militer kini justru makin meluas dan melebar ke berbagai sektor pemerintahan dan jabatan sipil. Ini merupakan bentuk kemunduran dari agenda reformasi, dan menjadi ancaman serius terhadap prinsip supremasi sipil dalam negara demokrasi,” tegasnya.
Jika tidak ada kontrol yang berarti, kecenderungan ini dapat membawa Indonesia kembali kepada pola relasi sipil-militer ala otoritarianisme Orde Baru.
Kolaborasi: Menyalakan lagi Api Intelektual
Kerja sama antara Prisma dan LAB 45 dalam menerbitkan edisi khusus ini menunjukkan keseriusan kedua lembaga dalam memperkuat ekosistem produksi pengetahuan, intelektualitas, dan kritisisme.
Jaleswari Pramodhawardani, Kepala LAB 45, menyatakan: “Bangsa ini membutuhkan analisis yang tajam dan berbasis riset, bukan sekadar opini sesaat. Prisma adalah warisan penting yang kami dukung penuh. Kolaborasi ini bukan hanya menerbitkan sebuah jurnal, tetapi juga membuka ruang percakapan strategis tentang arah demokrasi, kebangsaan, dan masa depan Indonesia.”
Peluncuran Prisma kali ini diharapkan menjadi momentum kebangkitan ruang publik intelektual di Indonesia. Di tengah derasnya arus informasi singkat yang sering kali dangkal, Prisma menawarkan telaah yang reflektif dan mendalam.
Prisma tidak hanya sekadar menjadi catatan sejarah, tetapi juga sekaligus ruang bagi generasi baru berdialektika. Oleh karena itu, Prisma sangat terbuka bagi generasi muda untuk berkontribusi menyumbangkan gagasan-gagasan terbaiknya untuk masa depan demokrasi Indonesia.
“Karena demokrasi hanya bisa kuat bila ada energi baru yang kritis dan segar sebagai kekuatan kontrol, dan itu ada di anak-anak muda,” pungkas Fajar.***