JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko meminta semua pihak mempercayakan proses seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (Capim KPK) kepada panitia seleksi (Pansel). Menurutnya, kalau ingin mendapat Capim KPK yang sempurna di surga saja.
“Sudahlah, percayakan pada tim seleksi. Kalau mau cari (yang) sempurna di surga saja lah, gitu,” kata Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8/2019).
Moeldoko mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga tak bisa mengintervensi Pansel Capim KPK yang sedang menjalankan tugas. Ia menyatakan Pansel Capim KPK harus mandiri dalam menyeleksi calon punggawa lembaga antirasuah.
Mantan Panglima TNI itu menyebut ketika Jokowi sudah membentuk Pansel Capim KPK pada 17 Mei, dirinya yang mewakili mantan Walikota Solo itu untuk memberikan pembekalan.
Menurutnya, langkah tersebut dilakukan untuk menghindari Jokowi bersentuhan dengan Pansel Capim KPK.
“Tim seleksi pertama kali dia terima tugas, saya yang wakili berikan sambutan. Enggak ada presiden intervensi,” ujarnya.
Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) yang masuk dalam Koalisi Masyarakat Sipil membuat petisi meminta Presiden Jokowi untuk mengintervensi seleksi calon pimpinan KPK.
Dalam petisi itu, Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan 20 nama yang masih bertahan dalam seleksi capim KPK tak punya integritas sebagai pimpinan lembaga antirasuah.
Petisi itu juga didukung oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Pusat Kajian Anti Korupsi UGM, Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, dan Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nahdlatul Ulama.
Sejauh ini, Pansel Capim KPK telah menjaring 20 nama untuk menjadi pimpinan lembaga antikorupsi 2019-2023. Sejumlah nama yang lolos itu juga telah mengikuti tes kesehatan, Senin (26/8), serta tahap wawancara yang dilakukan sejak Selasa (27/8) sampai Kamis (29/8). (*/cnn)