Muspimnas 2026 di Bandung, PB PMII Tegaskan Visi Negara Kesejahteraan dan Kedaulatan Digital

BANDUNG — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) menegaskan visi negara kesejahteraan ala Indonesia dalam acara Pembukaan Musyawarah Pimpinan Nasional (Muspimnas) PMII 2026 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).

​Ketua Umum Pengurus Besar (PB) PMII, M. Shofiyulloh Cokro, menyampaikan gagasan tersebut di hadapan Ketua Majelis Pembina Nasional PB PMII Abdul Muhaimin Iskandar, jajaran PB IKA PMII dan Alumni PMII Jawa Barat, Gubernur Jawa Barat, Ketua PKC, PC, dan Ketua Kopri PMII se-Indonesia, serta para kader yang hadir secara langsung maupun daring.

​Pemilihan Bandung sebagai lokasi penyelenggaraan dikaitkan dengan nilai historis kota ini sebagai ibu kota Asia-Afrika tempat lahirnya Dasasila Bandung pada 1955, sekaligus pusat tumbuhnya gagasan pergerakan kerakyatan.

Melalui momentum ini, PMII mengusung semangat Era Baru PMII yang berpijak pada Pancasila, UUD 1945, tradisi pesantren, dan nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah guna merumuskan arah pergerakan, tata kelola organisasi, serta sistem kaderisasi di tengah perubahan zaman.

​Tiga Agenda Konstitusi: Pendidikan, Kesejahteraan Sosial, dan Ekonomi Digital

​Dalam sambutannya, M. Shofiyulloh Cokro menguraikan tiga agenda utama yang berlandaskan amanat konstitusi:

    1. ​Konstitusi Pendidikan (Pasal 31 UUD 1945) PMII mengapresiasi langkah pemerintah melalui program Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren, serta perluasan beasiswa LPDP. Namun, PMII menyoroti masih terbatasnya sarana, asrama, akses digital, dan ekonomi kelembagaan pesantren, serta belum optimalnya akses beasiswa bagi aktivis dan komitmen pengabdian di dalam negeri. Sebagai solusi, PMII mengusulkan Program Revitalisasi Pesantren Nasional dan Beasiswa Afirmasi Kepemimpinan bagi Aktivis Mahasiswa.
    2. ​Konstitusi Kesejahteraan Sosial (Pasal 34 UUD 1945) PMII mengapresiasi penguatan perlindungan sosial dan penyempurnaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) oleh Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar. Meski demikian, PMII mencatat masih adanya anak yatim, yatim piatu, dan anak rentan yang luput dari bantuan akibat tercatat pada Kartu Keluarga (KK) kerabat sehingga tidak masuk kelompok desil sasaran, di samping meningkatnya kerentanan pengangguran muda, pekerja informal, dan sandwich generation. PMII mendorong pemutakhiran DTSEN agar lebih faktual serta perluasan pemberdayaan produktif melalui permodalan, pelatihan keterampilan, inkubasi usaha, akses pembiayaan, dan penciptaan lapangan kerja.
    3. ​Konstitusi Ekonomi Digital (Pasal 33 UUD 1945) PMII mengapresiasi percepatan transformasi digital nasional dan pembentukan Danantara Indonesia, seraya menyoroti tantangan persaingan UMKM, perlindungan pekerja digital dan pengemudi daring, serta risiko otomatisasi dan kecerdasan buatan (AI) terhadap lapangan kerja generasi muda. PMII mendorong agar Danantara menjadi lokomotif investasi strategis di bidang AI, pusat data nasional, komputasi awan (cloud computing), semikonduktor, keamanan siber, dan teknologi nasional agar Indonesia berdaulat sebagai pemilik teknologi dan data, bukan sekadar pasar.​”Jangan sampai Indonesia hanya menjadi pasar digital. Indonesia harus menjadi pemilik teknologi, pemilik data, dan pemain utama ekonomi digital dunia,” ujar M. Shofiyulloh Cokro.

​”Amanat Pasal 34 bukan hanya memelihara mereka yang lemah, tetapi juga memberdayakan mereka agar mandiri. Ukuran keberhasilan konstitusi kesejahteraan bukanlah banyaknya bantuan yang disalurkan, melainkan semakin banyak rakyat yang mampu bangkit, bekerja, berusaha, dan hidup sejahtera dengan martabatnya sendiri,” lanjutnya.

​Delapan Pendirian dan Pengawalan di Akar Rumput

​Selain tiga agenda konstitusi tersebut, PMII juga mendeklarasikan delapan pendirian dari Bandung, meliputi:

      • ​Kewajiban negara menyejahterakan rakyat melalui regulasi, anggaran, dan kebijakan yang terukur.
      • ​Hak rakyat atas sumber produksi, pembaruan agraria yang adil, pembatasan monopoli, dan penguatan koperasi.
      • ​Pengelolaan kekayaan alam secara adil dengan memperhitungkan pemulihan lingkungan.
      • ​Hak pekerja atas upah layak, keselamatan kerja, dan kebebasan berserikat.
      • ​Pemerataan jaminan sosial dan pelayanan dasar.
      • ​Pendidikan bermutu bagi setiap anak.
      • ​Penguatan partisipasi dan hak berhimpun warga.
      • ​Komitmen PMII mengawal Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 melalui pendidikan kader, pengorganisasian rakyat, advokasi kebijakan, dan pengawasan anggaran.

​Menutup sambutannya, M. Shofiyulloh Cokro menginstruksikan seluruh kader untuk membawa delapan pendirian tersebut hingga ke tingkat rayon, komisariat, dan cabang agar hadir langsung di tengah masyarakat—mulai dari mendampingi pesantren yang membutuhkan perbaikan ruang belajar, keluarga yang luput dari bantuan sosial, hingga para pengemudi daring.

Langkah ini diarahkan sebagai ikhtiar menjaga jalan konstitusional menuju Indonesia Emas 2045 agar cita-cita keadilan sosial terwujud nyata dalam kehidupan sehari-hari.***

BandungMuspimnasPB PMII
Comments (0)
Add Comment