JAKARTA – Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyikapi mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
PB PMII menilai kekosongan jabatan tersebut harus segera diisi sesuai mekanisme konstitusional, dengan menempatkan kepentingan rakyat dan bangsa di atas segalanya.
PB PMII memandang peristiwa ini tidak boleh dipahami semata sebagai urusan elite politik. Rakyat menanti pemerintahan yang bekerja efektif, kebijakan yang berpihak pada kesejahteraan, dan kepemimpinan yang dapat dipercaya.
Kekosongan jabatan yang berlarut-larut berpotensi memicu ketidakpastian dan spekulasi yang kontraproduktif.
“Rakyat tidak membutuhkan kegaduhan. Rakyat membutuhkan kepastian dan kepemimpinan yang bekerja untuk mereka. Karena itu, pengisian jabatan Wakil Presiden harus dilakukan dengan cepat, terbuka, dan berorientasi pada kepentingan bangsa,” tegas Sekretaris Jenderal PB PMII, Ahmad Syahrul Fadhil, yang akrab disapa Ruli.
Menurut Ruli, figur yang mengisi jabatan Wakil Presiden harus tegas dalam bersikap, berani berkata jujur baik kepada publik maupun kepada Presiden, serta mampu menjaga stabilitas politik nasional.
Ia menekankan bahwa stabilitas politik bukan sekadar persoalan keamanan, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik terhadap lembaga negara.
Stabilitas, lanjutnya, merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan keberlanjutan program pemerintah yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Indonesia juga merupakan bangsa yang majemuk, terdiri atas beragam suku, agama, budaya, dan pandangan politik.
Karena itu, PB PMII menilai negara ini membutuhkan figur yang mampu merajut seluruh elemen bangsa dalam keberagaman tersebut.
Atas pertimbangan tersebut, Ruli menyatakan bahwa Prof. Sufmi Dasco Ahmad merupakan sosok yang paling tepat untuk mengisi jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia.
“Dari seluruh kriteria yang kami sampaikan, yaitu tegas, jujur, dan mampu merekatkan bangsa, kami menilai sosok yang paling cocok untuk mengisi jabatan Wakil Presiden adalah Prof. Sufmi Dasco Ahmad. Beliau tegas dalam bersikap, memiliki pengalaman panjang di parlemen, dan terbukti mampu membangun komunikasi lintas partai serta merangkul berbagai elemen bangsa,” ujar Ruli.
Ruli menambahkan, figur seperti Prof. Dasco dibutuhkan untuk mendampingi Presiden dalam menjaga stabilitas politik sekaligus memastikan program-program pemerintah berjalan efektif bagi rakyat.
Sebagai organisasi kader yang berakar kuat di kalangan mahasiswa dan generasi muda, PB PMII menegaskan bahwa keputusan politik hari ini akan menentukan masa depan generasi yang kelak memikul tanggung jawab bangsa.
Generasi muda membutuhkan ruang politik yang sehat, keteladanan kejujuran dari para pemimpin, serta iklim yang stabil untuk belajar, berkarya, dan membangun masa depan.
Senada dengan itu, Ketua Umum PB PMII, Mohammad Shofiyulloh Cokro, yang akrab disapa Cokro, menegaskan bahwa sikap ini lahir dari tanggung jawab moral PMII sebagai bagian dari elemen bangsa.
“PMII lahir dan tumbuh bersama perjalanan bangsa ini. Dalam situasi seperti sekarang, kami tidak boleh diam. Kami ingin memastikan kursi Wakil Presiden diisi oleh sosok yang tidak hanya kuat secara politik, tetapi juga berintegritas, jujur, dan mampu menjaga persatuan. Itulah alasan kami menyampaikan aspirasi ini secara terbuka,” ujar Cokro.
Cokro juga meminta seluruh kader PMII di berbagai daerah untuk ikut menjaga suasana tetap kondusif. “Kepada seluruh kader PMII di penjuru tanah air, mari kawal proses ini dengan kepala dingin, tetap kritis, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi persatuan bangsa harus tetap di atas segalanya,” tuturnya.
Ruli kembali menegaskan, generasi muda tidak boleh sekadar menjadi penonton, tetapi harus turut mengawal proses ini agar berjalan transparan dan akuntabel. Ia juga menyatakan bahwa pandangan tersebut merupakan aspirasi organisasi sebagai wujud kepedulian terhadap arah kepemimpinan nasional. Pengisian jabatan Wakil Presiden tetap menjadi kewenangan Presiden dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, dan PB PMII menghormati seluruh tahapannya.
Atas dasar itu, PB PMII menyerukan:
1. Presiden dan MPR untuk segera memproses pengisian jabatan Wakil Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
2. Seluruh partai politik dan elemen bangsa untuk mengedepankan kepentingan rakyat serta menjaga stabilitas politik.
3. Generasi muda dan mahasiswa untuk mengawal proses ini secara kritis, damai, dan bertanggung jawab.
4. Masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. ***