JAKARTA – Pemerintah menganggarkan Rp 10 triliun untuk pelaksanaan janji kampanye presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi), yakni kartu prakerja. Angka ini dialokasikan dalam pagu Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 yang dibahas dalam rapat terbatas level menteri di Kantor Presiden, Senin (15/7) sore ini.
Selain kartu prakerja, dianggarkan pula kartu sembako dan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah. “Desain APBN untuk mendukung program pembangunan di dalam rangka tahun pertama RPJMN 2020-2024. Juga untuk menampung visi misi Presiden terpilih dan juga prioritas dan juga janji kampanye. Di APBN 2020 didesain dalam rangka untuk mendukung program tersebut,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani usai menghadiri rapat terbatas tentang pagu indikatif RAPBN 2020 di Kantor Presiden, Senin (15/7).
Sri Mulyani menyampaikan, anggaran sebesar Rp 10 triliun untuk penerima kartu prakerja akan dibagi dua, yakni 1 juta orang melalui pelatihan digital dan 1 juta pelatihan reguler. Soal teknis rinci mengenai pelaksanaan program pelatihannya, ujar Sri, masih dibahas antarmenteri terkait di bawah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution.
Sedangkan untuk KIP kuliah, pemerintah akan menambah jumlah penerima beasiswa dari saat ini sebanyak 360 ribu siswa menjadi 780 ribu siswa hingga 2024 nanti. Artinya akan ada penambahan jumlah penerima beasiswa hingga dua kali lipat hingga lima tahun mendatang. Anggaran beasiswa untuk pelatihan lulusan SMA atau SMK pun akan ditambah Rp 7,6 triliun dari sebelumnya Rp 4,8 triliun.
“Nanti kita akan masih hitung lagi dari sisi tambahan. Untuk 2020 startnya Rp 4,8 triliun nanti pasti tahun-tahun ke depan jumlahnya akan naik karena jumlah enrollmentnya juga akan meningkat,” kata Sri.
Kemudian untuk karto sembako, Sri menambahkan, realisasinya adalah mendesain ulang program yang sudah berjalan saat ini yakni penyaluran beras sejahtera (rastra). Per 2020 nanti, jumlah rumah tangga penerima bantuan akan meningkat dan nilai manfaatnya juga akan dinaikkan.
“Sementara dari sisi itu pra kerja, sembako maupun kuliah yang menjadi prioritas bapak presiden yang sudah disampaikan bapak presiden selama itu,” kata Sri.
Seluruh rancangan yang dibahas hari ini memang belum final. Sri menyebutkan, seluruh kementerian terkait diminta melakukan pembahasan rinci hingga 10 hari ke depan. Kemudian, lanjutnya, Presiden akan menggelar kembali rapat terakhir sebelum dituangkan dalam nota keuangan yang dibacakan Presiden Jokowi pada 16 Agustus 2019 di parlemen. (*/Republika)