JAKARTA – Peserta Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi tahun 2026 akan mendapatkan pembekalan bahasa Arab guna memudahkan komunikasi selama bertugas melayani jamaah haji di Tanah Suci.
Menteri Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, mengatakan pembekalan tersebut menjadi salah satu materi penting dalam Diklat PPIH yang resmi dibuka di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Minggu (11/1/2026).
“Alhamdulillah, hari ini kita memulai pembukaan Diklat PPIH tahun 2026. Salah satu fokus utama adalah penguatan kemampuan bahasa Arab,” ujar Menhaj Irfan usai pembukaan.
Ia menjelaskan, diklat akan berlangsung selama 30 hari, terdiri atas 20 hari pelatihan intensif di dalam negeri dan 10 hari lanjutan dengan materi tambahan.
Selama masa pelatihan, peserta tidak hanya dibekali kemampuan bahasa Arab, tetapi juga pengetahuan teknis penyelenggaraan ibadah haji, pemahaman tugas dan fungsi, serta pembinaan disiplin dan ketahanan fisik.
“Peserta akan dibina terkait kedisiplinan, kesiapan fisik, pengetahuan haji, serta pembagian tugas. Mereka sudah mengetahui posisi, kepala pos, hingga tim kerja masing-masing sebelum diberangkatkan,” katanya.
Menurut dia, kesiapan fisik dan kedisiplinan menjadi syarat mutlak bagi petugas haji.
Peserta yang tidak memenuhi standar kedisiplinan maupun kondisi fisik dapat diberikan peringatan hingga dipulangkan dan tidak diberangkatkan ke Arab Saudi.
“Tanpa fisik yang kuat dan disiplin yang baik, petugas tidak akan mampu menjalankan tugas dengan optimal. Baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi, sanksi tegas akan diberlakukan bagi pelanggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid turut mengapresiasi kebijakan penambahan durasi diklat serta pembekalan bahasa Arab bagi petugas haji.
“Ini langkah maju. Keberhasilan penyelenggaraan haji sangat ditentukan oleh kualitas petugas. Dengan pelatihan hingga 30 hari dan tambahan bahasa Arab, saya berharap pelayanan jamaah semakin baik,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan kedisiplinan petugas, terutama di sektor pemondokan dan saat puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
“Kita masih menemukan petugas yang meninggalkan tugas. Ini tidak boleh terjadi lagi, terutama dalam melayani jamaah lansia,” katanya.
Abdul Wachid menambahkan, pemerintah juga memperkuat petugas di lapangan dengan melibatkan unsur TNI dan Polri.
Jumlah personel yang direkrut mencapai sekitar 150 hingga 185 orang, meningkat hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya.
“Dengan dukungan TNI dan Polri, kami berharap tidak ada lagi jamaah yang terlantar, khususnya di Armuzna. Tantangan terbesar ke depan adalah memastikan kesiapan kesehatan jamaah, yang juga menjadi perhatian serius pemerintah Arab Saudi,” ujarnya.***