JAKARTA – Kementerian Haji (Kemenhaj) RI mendorong keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam penyelenggaraan haji 2026.
Langkah itu dinilai mampu menciptakan potensi perputaran ekonomi yang signifikan, dengan nilai mencapai sekitar Rp63,36 miliar.
Seperti halnya disampaikan Direktur Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah Kemenhaj RI, Jaenal Effendi, menjelaskan potensi tersebut berasal antara lain dari penyediaan kebutuhan konsumsi jemaah haji, seperti makanan siap saji (Ready to Eat/RTE) dan bumbu pasta.
“Untuk RTE kurang lebih 3.081.300 porsi dikalikan 13 riyal, kemudian bumbu pasta sekitar 450 ton. Jika dikonversi, total potensi perputaran uangnya mencapai sekitar Rp63,36 miliar,” ujar Jaenal, di Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Ia menegaskan nilai tersebut merupakan hitungan dalam rupiah, bukan dolar AS maupun riyal Arab Saudi.
Selain konsumsi, Jaenal menyebut potensi ekonomi lain berasal dari sektor oleh-oleh haji.
Selama ini pemerintah memberikan uang saku sekitar 750 riyal Saudi kepada setiap jemaah, di luar dana pribadi yang dibawa masing-masing jemaah untuk berbelanja oleh-oleh, yang rata-rata mencapai 20 kilogram per orang.
“Kalau oleh-oleh ini bisa dibeli sebelum keberangkatan, misalnya di asrama haji, dan langsung dikirim ke rumah jemaah, maka peluang UMKM akan semakin besar. Produk seperti tasbih, sajadah, dan lainnya bisa dioptimalkan,” kata dia.
Dalam waktu dekat, Kemenhaj juga berencana menggelar Expo UMKM Oleh-Oleh Haji di Indonesia.
Pameran tersebut akan dibagi ke wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur untuk menjaring produk-produk UMKM yang memiliki daya jual tinggi.
Terkait pelibatan UMKM di Arab Saudi, Jaenal mengungkapkan rencana pemanfaatan lobi hotel jemaah haji di Makkah dan Madinah.
Sekitar 280 hotel yang digunakan jemaah akan difungsikan sebagai lokasi tenant UMKM, khususnya kuliner khas Indonesia.
“Jemaah sering rindu makanan Indonesia seperti bakso, kopi, atau rawon. Di lobi hotel akan disediakan tenant yang diisi oleh masyarakat Indonesia di Saudi atau mitra logistik seperti PT Pos dan JNE,” ujarnya.
Ia menambahkan, aspek perizinan tengah disiapkan dan dikoordinasikan, mengingat seluruh area hotel, termasuk lobi, berada dalam skema sewa pemerintah Indonesia selama musim haji.
Kemenhaj juga menargetkan peluncuran platform digital ekosistem ekonomi haji pada awal Februari 2026. Platform ini diharapkan menjadi sarana business matching antara pelaku usaha.
Selain itu, Kemenhaj membentuk tiga tugas dan fungsi (tusi) baru dalam pengembangan ekosistem ekonomi haji, yakni teknis pengendalian keuangan haji, teknis pengendalian kemitraan, serta teknis pengendalian standardisasi produk agar sesuai regulasi Arab Saudi.
“Dengan struktur ini, pengelolaan ekonomi haji diharapkan lebih tertib, transparan, dan memberi manfaat besar bagi pelaku usaha nasional,” kata Jaenal.***