SERANG – Rencana impor 105.000 unit mobil pikap dari India oleh PT Agrinas Pangan Nusantara untuk mendukung Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menuai sorotan.
Nilai proyek yang diperkirakan mencapai Rp24,66 triliun dinilai bukan sekadar pengadaan kendaraan operasional, melainkan menyangkut arah kebijakan industri nasional.
Dewan Pimpinan Pusat Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA) menilai, kebijakan tersebut harus dilihat secara strategis.
Di satu sisi, penguatan koperasi desa sebagai instrumen distribusi logistik dan pangan dinilai penting untuk mendorong ekonomi rakyat.
Namun di sisi lain, belanja negara dalam jumlah besar seharusnya mampu memberikan dampak maksimal bagi industri dalam negeri.
Bendahara Umum PRIMA, Ahmad Herwandi, menegaskan pihaknya mendukung penuh penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Meski demikian, ia mengingatkan agar kebijakan pengadaan kendaraan tidak mengabaikan potensi industri nasional.
“Belanja negara lebih dari Rp24 triliun harus menjadi alat ungkit bagi perekonomian nasional. Jangan sampai niat memperkuat desa justru membuat kita semakin bergantung pada impor,” ujarnya, Selasa (24/2/2026).
Berdasarkan data Kementerian Perindustrian, kapasitas produksi kendaraan nasional mencapai sekitar satu juta unit per tahun, termasuk kendaraan niaga ringan seperti pikap.
Kebutuhan 105.000 unit untuk program koperasi desa dinilai hanya sekitar 10 persen dari total kapasitas tersebut.
Menurut Herwandi, kondisi ini menunjukkan industri otomotif nasional memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.
Ia memperkirakan, jika produksi dilakukan di dalam negeri, dampak ekonomi yang tercipta dapat mencapai sekitar Rp27 triliun melalui efek berganda pada industri komponen, penyerapan tenaga kerja, serta penguatan rantai pasok manufaktur.
PRIMA juga menyoroti rencana impor dalam bentuk utuh atau completely built up (CBU) dari produsen India seperti Mahindra & Mahindra dan Tata Motors. Skema tersebut dinilai berpotensi mengalihkan nilai tambah ke luar negeri.
Selama ini, industri otomotif nasional ditopang ratusan perusahaan komponen dan ribuan tenaga kerja di berbagai sektor, mulai dari baja, plastik, karet, hingga kelistrikan dan logistik.
Jika kendaraan diimpor secara utuh, peluang peningkatan kandungan lokal (TKDN), penciptaan lapangan kerja, dan transfer teknologi dinilai menjadi terbatas.
Selain aspek industri, PRIMA turut menyoroti kesiapan layanan purna jual. Kendaraan operasional koperasi desa akan digunakan di berbagai wilayah dengan kondisi geografis yang beragam, termasuk daerah terpencil.
Ketergantungan pada suku cadang impor dikhawatirkan berisiko mengganggu operasional jika terjadi keterlambatan distribusi atau fluktuasi nilai tukar.
Sebagai solusi, PRIMA merekomendasikan agar pemerintah mengutamakan produksi dalam negeri sepanjang kapasitas tersedia, mendorong skema perakitan lokal jika bekerja sama dengan produsen asing, menerapkan kewajiban TKDN secara progresif, memastikan kesiapan jaringan layanan purna jual, serta mengintegrasikan program koperasi desa dengan strategi industrialisasi nasional.
“Penguatan desa dan penguatan industri bukan dua hal yang bertentangan. Keduanya harus berjalan beriringan sebagai bagian dari strategi kedaulatan ekonomi bangsa,” tutup Herwandi.***