JAKARTA – Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) memangkas jumlah situs web dari sekitar 150 menjadi hanya 39 kanal.
Langkah ini diklaim sebagai upaya membenahi keterbukaan informasi publik sekaligus memangkas kerumitan masyarakat dalam mengakses informasi lingkungan hidup.
Penyederhanaan tersebut menjadi salah satu langkah pembenahan layanan informasi yang dipaparkan Wakil Menteri LH/Wakil Kepala BPLH, Diaz Hendropriyono, dalam Uji Publik Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 yang digelar Komisi Informasi Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Pemangkasan hingga 111 situs itu menjadi langkah konkret KLH/BPLH dalam merapikan kanal informasi yang sebelumnya tersebar di berbagai alamat. Dengan jumlah situs yang lebih ringkas, masyarakat diharapkan tidak lagi kesulitan mencari informasi maupun layanan yang dibutuhkan.
“KLH/BPLH berkomitmen untuk menghadirkan pelayanan publik yang transparan, akuntabel, dan terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Komitmen ini telah tertuang dalam Rencana Strategis 2025–2029 dan terus kami wujudkan melalui pembenahan kebijakan serta peningkatan kualitas pelayanan,” ujar Diaz.
Namun, pembenahan keterbukaan informasi tidak berhenti pada persoalan jumlah situs. KLH/BPLH juga tengah menyusun Rancangan Peraturan Menteri tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik.
Regulasi tersebut kini memasuki tahap konsultasi publik dan disiapkan untuk memperbarui pedoman pelayanan informasi agar lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat.
Uji publik ini merupakan tahapan akhir Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026. Sebelumnya, KLH/BPLH telah menjalani penilaian mandiri melalui pengisian Self Assessment Questionnaire (SAQ).
Diaz menegaskan, keterbukaan informasi tidak semestinya hanya menjadi formalitas untuk memenuhi indikator penilaian.
Lebih dari itu, transparansi harus tercermin dalam kemudahan masyarakat memperoleh informasi serta tersedianya ruang partisipasi publik.
Terlebih, informasi lingkungan hidup memiliki kepentingan langsung bagi masyarakat. Akses terhadap informasi yang terbuka menjadi salah satu prasyarat agar publik dapat ikut mengawasi, mengkritisi, dan berpartisipasi dalam perlindungan serta pengelolaan lingkungan hidup.
Melalui pembenahan tersebut, KLH/BPLH berharap kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah semakin meningkat.
Dalam kegiatan itu, Diaz didampingi Sekretaris Kementerian LH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, beserta jajaran.***