JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kembali membahas rencana suntik mati PLTU Suralaya di Cilegon, Banten.
Menurut Luhut, pemerintah akan membahas penutupan PLTU Suralaya karena menimbulkan banyak polusi.
“Ya itu kita mau rapatin, nanti yang Suralaya itu kan sudah banyak polusinya, sudah lebih 40 tahun ya,” kata Luhut saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2024).
Luhut berharap langkah tersebut mampu mengurangi polusi di DKI Jakarta. Di samping itu, pemerintah juga terus mendorong ekosistem kendaraan listrik hingga kebijakan ganjil genap.
“Kalau bisa kita tutup supaya mengurangi polusi Jakarta, di samping tadi mobil EV kita dorong dengan sepeda motor EV,” tutur Luhut.
Ia juga menyinggung besarnya biaya yang dikeluarkan pemerintah, termasuk lewat BPJS kesehatan untuk menangani penyakit ISPA. Ia menyebut jumlahnya mencapai Rp 38 triliun imbas kualitas udara yang buruk.
“Pemerintah itu mengeluarkan Rp 38 triliun untuk biaya berobat, ada yang melalui BPJS ada yang melalui pengeluaran sendiri untuk kesehatan. Karena akibat udara yang 170 sampai 200 indeks ini itu banyak yang sakit ISPA,” bebernya.
“Kalian kena, saya kena. Jadi ini beban kita ramai-ramai. Jadi kalau ada yang keberatan ya kamu rasain aja sendiri, kita nggak mau,” lanjut Luhut.
Luhut sempat memamerkan air quality index atau indeks kualitas udara di Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berada pada level 6. Menurutnya hal ini jauh lebih baik dibanding Singapura yang 24.
Dengan menutup PLTU Suralaya, harapannya kualitas udara Jakarta bisa turun ke bawah level 100. Hal ini tentunya diiringi dengan kebijakan lainnya, seperti penyediaan transportasi massal berbasis listrik.
“Jadi kita Jakarta ini kalau bisa kita tutup Suralaya, kita berharap akan bisa turun di bawah 100 indeksnya ini. Apalagi nanti bus transportasi kita ada 5.000 bus yang segera kita mulai bertahap masukkan, sehingga tidak ada lagi bus yang pakai solar,” ujar Luhut.
Pabrik-pabrik di sekitar Jakarta juga akan diawasi menggunakan sensor untuk memantau gas apa yang dilepas ke udara.
Luhut mengingatkan semua upaya tersebut merupakan tanggung jawab bersama dan demi kebaikan semua pihak. (*/Detik)