Oleh: Fikri Ahmad Faadhilah, Pengamat Pendidikan Asal Tangerang
Ada yang berbeda dari cara negara menyapa anak-anak di ujung kepulauan ini.
Bukan sekadar janji yang tertulis di atas kertas kebijakan, melainkan hadirnya papan interaktif digital di ruang kelas yang dulu bocor saat hujan, mengalirnya dana beasiswa langsung ke tangan siswa yang selama ini hanya bisa bermimpi melanjutkan sekolah, dan datangnya honor guru yang kini tak lagi tertahan berbulan-bulan di meja birokrasi.
Inilah potret nyata dari kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) di daerah 3T — Tertinggal, Terdepan, dan Terluar — pada tahun 2025.
Sebuah pembuktian bahwa komitmen pemerintah bukan sekadar retorika, melainkan tindakan yang terukur dan terasa langsung oleh jutaan warga.
Negara Membangun Sebuah Mimpi
Salah satu capaian paling konkret yang patut diapresiasi adalah program revitalisasi satuan pendidikan.
Pada tahun 2025, Kemendikdasmen mengalokasikan anggaran sebesar Rp16,9 triliun untuk program ini, menjangkau lebih dari 16 ribu satuan pendidikan di seluruh Indonesia.
Khusus untuk daerah 3T, program revitalisasi di 62 kabupaten berhasil menyerap lebih dari Rp1,38 triliun — sebuah angka yang menunjukkan bahwa keberpihakan fiskal pemerintah bukan hanya tertuju ke pusat kota.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan arah kebijakan ini dengan gamblang; “Revitalisasi satuan pendidikan kami fokuskan pada sekolah terdampak bencana, daerah 3T, serta sekolah yang mengalami kerusakan berat, sebagai upaya memastikan seluruh peserta didik dapat belajar dalam lingkungan yang aman dan layak.” ujarnya.
Pernyataan ini bukan sekadar retorika pejabat. Di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, 90 satuan pendidikan telah merasakan manfaatnya secara langsung.
Kepala SMP Negeri 1 Gembong, Istiana, mengungkapkan kondisi sebelum revitalisasi, ketika hujan menyebabkan air masuk ke ruang kelas dan mengganggu kegiatan belajar mengajar.
“Saat hujan, air masuk ke ruang kelas sehingga kegiatan belajar mengajar menjadi terganggu. Kini, setelah revitalisasi, pembelajaran jauh lebih aman dan nyaman,” ujarnya sebagaimana dikutip dari detik.com pada Rabu, 29 April 2026.
kalimat sederhana yang menyimpan makna besar bagi ratusan siswa yang selama ini belajar dalam ketidakpastian.
Sementara itu, transformasi digital yang dijalankan Kemendikdasmen patut disebut sebagai terobosan bersejarah. Sebanyak 288.865 satuan pendidikan di seluruh Indonesia telah menerima perangkat digital — papan interaktif digital, laptop, dan media penyimpanan — dengan realisasi capaian mencapai 100 persen.
Ini bukan angka yang wajar; ini adalah pencapaian yang luar biasa dalam konteks birokrasi pengadaan yang kerap berliku. Presiden Prabowo Subianto sendiri saat meninjau SMA Negeri 1 Cilacap menyaksikan langsung bagaimana bantuan perangkat digital ini memperkuat proses pembelajaran.
Di sana, revitalisasi senilai Rp1,053 miliar telah mengubah tujuh ruang kelas dan membangun fasilitas sanitasi yang kini dimanfaatkan oleh 1.274 siswa serta 98 guru.
Keadilan yang Akhirnya Mengalir ke Pelosok
Jika revitalisasi adalah wajah fisik dari kehadiran negara, maka Program Indonesia Pintar (PIP) adalah wajah sosialnya. Pada tahun 2025, realisasi penyaluran PIP secara nasional mencapai 102,18 persen dari target volume — melampaui sasaran yang ditetapkan — dengan total anggaran terserap sebesar Rp13,4 triliun untuk 19 juta siswa dari jenjang SD hingga SMK.
Angka melampaui target ini bukan anomali; ini mencerminkan sistem penyaluran yang semakin efisien dan basis data penerima yang semakin akurat.
Yang lebih menggembirakan adalah jangkauan PIP di daerah 3T. Di Kabupaten Kupang, NTT, sebanyak 52.716 siswa menerima bantuan senilai Rp37,2 miliar. Di Kabupaten Manggarai Timur, NTT, 45.359 siswa mendapat Rp30,7 miliar. Di Kabupaten Sumba Barat Daya, 48.989 siswa mendapatkan Rp36,3 miliar.
Di Kabupaten Seram Bagian Barat, Maluku, 25.954 siswa menerima Rp18,6 miliar. Angka-angka ini bukan sekadar statistik — di baliknya ada anak-anak yang akhirnya bisa membeli seragam, membayar uang transport, dan tetap bersekolah.
Di sisi pendidik, kesejahteraan guru juga tidak dilupakan. Realisasi Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN secara nasional mencapai 103,01 persen dengan total anggaran Rp12,1 triliun.
Lebih dari itu, Kemendikdasmen meluncurkan terobosan penyaluran tunjangan langsung ke rekening guru — sebuah mekanisme yang memutus rantai panjang birokrasi dan memastikan hak guru sampai tanpa potongan.
Kualifikasi guru juga terus diperkuat melalui bantuan pendidikan S1/D4 dan program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang pada 2025 mencakup lebih dari 800 ribu pendidik. Investasi pada guru adalah investasi paling strategis dalam ekosistem pendidikan, dan data ini menunjukkan pemerintah memahami hal tersebut.
Kepercayaan Publik dan Visi 2029 dalam Membangun Fondasi Masa Depan
Semua capaian di atas tidak hanya terekam dalam laporan resmi, tetapi juga tercermin dalam persepsi publik. Sebuah survei yang melibatkan 800 responden anak muda pada November–Desember 2025 menempatkan Mendikdasmen Abdul Mu’ti sebagai menteri dengan kinerja terbaik kedua versi anak muda, dengan dukungan 14,06 persen responden — hanya selisih tipis dari peringkat pertama.
Ini adalah legitimasi yang diperoleh bukan dari kampanye citra, melainkan dari kerja nyata yang dirasakan generasi muda.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pendidikan bagi masa depan bangsa. “Sekolah sangat penting, dan pendidikan merupakan kunci kebangkitan bangsa kita,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Setiap anak Indonesia harus mendapatkan pendidikan terbaik,” sebagaimana dikutip dari okezone.news pada Rabu, 29 April 2026.
Pernyataan ini hadir bukan dalam kekosongan, melainkan beriringan dengan data: angka partisipasi sekolah usia 7–12 tahun telah mencapai 99,23 persen pada 2025, sementara jenjang menengah berada di angka 89,53 persen — tren positif yang menjadi fondasi kokoh bagi agenda Wajib Belajar 13 Tahun yang akan dimulai dengan memasukkan pendidikan prasekolah ke dalam kewajiban negara.
Mulai 2026, PIP pun direncanakan diperluas hingga jenjang PAUD/TK — memastikan tidak ada anak yang tertinggal sejak langkah pertamanya memasuki dunia pendidikan.
Inilah gambaran pendidikan Indonesia yang sedang bertransformasi; bukan tanpa cacat, tetapi bergerak ke arah yang benar.
Daerah 3T yang selama ini disebut “terlupakan” kini mulai merasakan bahwa negara benar-benar hadir — bukan hanya dalam pidato, tetapi dalam bata, byte, dan rekening yang mengalir.***