FAKTA BANTEN – Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia atau World Bank (WB) sebagai lembaga kapital keuangan dunia sedang melanjutkan skemanya. Untuk itu, kedua lembaga tersebut mengkonsolidasikan seluruh anggota agar dapat memastikan implementasi rencana Annual Meeting 2018 (Pertemuan Tahunan) yang akan diselenggarakan pada 8-14 Oktober 2018 di Nusa Dua Bali.
Annual Meeting IMF-WB adalah pertemuan tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Gubernur IMF dan Bank Dunia. Pada bulan Oktober 2015, Indonesia telah terpilih sebagai tuan rumah IMF&WB Annual Meeting 2018. Pertemuan ini merupakan pertemuan terbesar dunia dalam bidang ekonomi, keuangan, dan isu global lainnya yang menghadirkan Gubernur Bank Sentral dan Menteri Keuangan dari 189 negara anggota serta-sektor swasta, akademisi, NGO dan media.
Pertemuan ini sebagai ajang kampanye untuk para investor global (asing) bahwa, Indonesia ramah terhadap investasi dengan upah buruh yang murah serta penyediaan lahan yang luas.
Di saat gempa melanda rakyat Lombok, Palu dan Donggala, pemerintahan Indonesia menghabiskan anggaran yang menyentuh 1 Triliun rupiah dari APBN dan BUMN. Saat ini, ambisi IMF-WB 2015-2030, yakni mendorong intensifikasi pembangunan, yang disebut memaksimalkan pembiayaan untuk Pembangunan yang ditandatangani oleh Komite Bersama Pembangunan WB.
Memanfaatkan sektor swasta untuk pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan yang artinya segala hal yang berkaitan dengan pembangunan dalam sebuah negara disandarkan pada pihak swasta.
*Sejarah dan perjalanan IMF dan World Bank*
Dengan inisiasi PBB sebagai keterwakilan dari negara-negara maju dan juga sebagai negara kolonialisme, PBB menginisiasi pertemuan di tahun 1944 di Bretton Woods, AS. Diikuti dengan terbentuknya World Bank di tahun 1945, sebagai sebuah ratifikasi pertemuan sebelumnya dengan tujuan sebagai kerangka kerja sama ekonomi. IMF-WB lahir dari hasil krisis ekonomi yang buruk, yang mengakibatkan kelaparan, pengangguran dan peperangan paska depresi ekonomi di tahun 1930 dan perang dunia kedua. Dan sebagai kerangka membangun dunia baru paska keruntuhannya.
Namun dalam perjalanannya, IMF-WB dalam membangun dunia paska perang dunia kedua bukan menuju keadaan rakyat yang lebih baik, melainkan pembangunan ekonomi yang bersandar terhadap penghisapan rakyat dunia untuk kepentingan kapital global monopoli.
Amerika merupakan kepala dari kepentingan itu, IMF-WB sebagai alatnya. Dengan Amerika, Jepang serta Inggris sebagai negara yang memiliki hak suara mayoritas dalam keputusan IMF-WB, untuk melakukan kontrol terhadap dunia melalui IMF-WB sebagai alatnya.
Dengan skema politik hutang, di mana IMF-WB memberikan pinjaman bantuan terhadap negara-negara berkembang dan negara yang terancam bangkrut. Pinjaman dengan konsekuensi yang didapatkan bagi negara peminjam untuk menjalankan agenda neoliberalisme, yang di mana agenda privatisasi terhadap BUMN, pencabutan subsidi terhadap rakyat serta memperkecil kontrol negara terhadap urusan ekonomi kapital dan liberalisasi sektor ketenagakerjaan yang menghasilkan sistem outshorching dan upah murah adalah keharusan yang dijalankan bagi negara yang mendapatkan pinjaman dari IMF-WB. Agenda neoliberalisme menghasilkan sebuah negara menjadi ketergantungan terhadap investasi swasta dan hutang (tidak mandiri secara ekonomi dan politik).
Untuk menjalankan dominasi utuhnya di dunia, IMF-WB tak segan-segan melakukan intervensi langsung terhadap negara-negara di dunia. Dengan mengatur kedaulatannya, yang berupa perubahan regulasi. Juga IMF-WB berperan mendukung rezim otoriter yang terburuk di belahan dunia, yang pro terhadap kepentingan kapital global. Seperti: Soeharto di Indonesia, Marcos di Philipina, Husni Mubarak di Mesir dan Ben Ali di Tunisia. Juga mensabotase pemerintahan populis penentang dominasi imperial di berbagai dunia seperti di Chile penggulingan kekuasaan Salvator Alende dengan berupa kudeta militer yang membunuh 2juta rakyat Chile di tahun 1970-an.
*Kontrol IMF-WB terhadap Rakyat Indonesia*
Paska naiknya Soeharto di tahun 1967 dan pada tahun 1969, Indonesia secara resmi menjadi anggota Bank Dunia-IMF. Dengan sokongan kapital pertama dalam bentuk hutang $325Juta, imperialisme AS mengontrol Indonesia secara ekonomi dan hanya dibatasi sebagai negeri penghasil bahan mentah untuk ekspor, sementara kebutuhan dalam negeri diatur oleh impor.
Dan sebagai sapi perah sumber daya alam bagi korporasi global dengan masuknya korporasi-korporasi besar seperti Freeport Mc Moran, Chevron, Caltex, Unocal, Exxon mobile, Stanvac.
Dan bagaimana IMF berperan dalam krisis moneter di tahun 1998, Indonesia mendapat paket bantuan $23Miliar untuk menstabilkan ekonomi. Namun resep yang diberikan gagal, resepnya tidak lain ialah rakyat yang menjadi korban dengan ditariknya subsidi BBM dan pangan membuat harga melambung dan rakyat menjadi kelaparan. Dan Indonesia menanggung beban hutang bagi masa depan bangsa.
Pemerintahan boneka paska Soeharto melanjutkan kebijakan yang sama, dan jauh lebih kejam dan brutal sejak zaman Megawati Sukarno Putri. Dengan direvisinya APBN di tahun 2001 yang memangka subsidi, serta terciptanya sistem outshorcing di sektor ketenagakerjaan yang programnya sangat merugikan buruh hingga saat ini. Sampai penjualan secara besar-besaran terhadap aset negara yang merupakan bentuk privatisasi aset publik sebagai syarat dari IMF-WB. Di era Susilo Bambang Yudhoyono, program landrefom palsunya telah berlaku sama, melestarikan monopoli tanah dan sarana produksi pertanian. Juga masifnya orientasi pasar bebas melalui perjanjian-perjanjian pasar bebas yang membuat rakyat semakin sempit akses hidupnya.
Pada era pemerintahan boneka Jokowi, Bank Dunia dan IMF mengontrol Indonesia melalui paket kebijakan ekonomi jilid 1 sampai 16. Dengan isinya berupa pemangkasan besar-besaran subsidi terhadap rakyat. Dan sangat terasa bagi rakyat berupa kenaikan BBM, TDL listrik dll. Juga Paket Ekonomi Jokowi menjadikan kenaikan upah buruh yang terus ditekan sedemikian murah melalui PP No. 78/2015 tentang pengupahan yang hanya mencapai kenaikan di bawah sepuluh persen.
Demi lancarnya monopoli oleh kapital global, Proyek Strategis Nasional (PSN) Jokowi yang telah merampas tanah rakyat secara paksa, adanya Program Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial (RAPS) yang hakekatnya palsu. Program RAPS Jokowi sesungguhnya adalah skema untuk menjalankan program Land Administration Project (LAP) milik Bank Dunia (WB) untuk penyediaan tanah (Land Bank). Reforma Agraria Jokowi bertujuan mempertahankan monopoli tanah dan meletakkan tani kecil perseorangan terpaksa hidup berdampingan secara timpang di bawah dominasi tuan tanah besar, dan menjadikan petani semakin kehilangan tanah, terjerat peribaan yang makin mendalam, dan kemiskinan. Serta menjadi aktor yang kejam bagi rakyat yang kehilangan tanah dan bagi rakyat yang mendapatkan upah murah melalui aturan-aturan yang mengekang kebebasan berpendapat melalui UU ITE, UU ormas yg menghasilkan kriminalisasi, intimidasi, dan repreaifitas bagi rakyat.
Sikap tegas Gerakan Rakyat Menentang IMF dan WB (GRM Regional Banten):
Sikap tegas dari gerakan rakyat menentang IMF-WB di Banten ialah menuntut upah layak bagi kaum buruh, kesehatan bagi rakyat kecil, pendidikan yang merata dan mudah diakses, adanya distribusi tanah bagi petani kecil serta kedaulatan pangan, kemandirian ekonomi dan berdaulat secara politik bagi rakyat Indonesia dan bangsa, tidak tergantung yang lainnya ketika dominasi IMF dan WB yang dikepalai AS dan sekutunya masih mencengkram dunia.
Bubarnya IMF&WB menjadi jalan perjuangan rakyat dunia untuk terbebas dari dominasi imperialis. (*/Cholis)
[socialpoll id=”2521136″]