PANDEGLANG– Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi Eksekutif Kabupaten Pandeglang menyayangkan harga tabung liquefied petroleum (LPG) subsidi ukuran 3 kilogram dijual diatas harga eceran tertinggi (HET). Kondisi tersebut membuat program tersebut carut marut di masyarakat.
Muhamad Abdullah Ketua LMND Pandeglang hasil dari observasi tingginya harga LPG ukuran 3 kilogram di beberapa wilayah kabupaten Pandeglang membuat masyarakat keberatan LPG yang bersubsidi dijual oleh warung kelontongan seharga 24 ribu sampai Rp28 ribu, padahal Pemerintah Kabupaten Pandeglang sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk pangkalan diharga Rp16.400.
“Kami menyayangkan tindakan pangkalan yang menjual LPG ukuran 3 kilogram jauh di atas HET yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah daerah, sesuai investigasi kami di 8 kecamatan dan 14 desa, harga eceran gas LPG 3 KG yang dijual pangkalan terhadap warung eceran dengan harga 20 ribu sampai 25 ribu rupiah,” ujarnya.
Lebih jauh ia menjelaskan hasil dari observasi dan kajian banyak warung eceran menjual di sekitaran harga 24 ribu sampai 29 ribu rupiah.
Harga yang begitu tinggi menjauhkan masyarakat miskin untuk bisa menikmati gas LPG yang bersubsidi, tindakan tersebut dianggap sudah merugikan konsumen dan juga tidak taat terhadap program Pemerintah terkait subsidi migas untuk masyarakat
“Hal ini terjadi karena akibat lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap para agen dan pangkalan dari pihak terkait, padahal LPG bersubsidi menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak harusnya pemerintah serius mengawal program ini agar semua masyarakat bisa menikmatinya,” papar Abdul.
Dari data yang dihimpun Fakta Banten LPG 3 kg di Pandeglang harganya cukup tinggi mulai dari Rp 25-30 ribu. Seperti di Kecamatan Saketi, Cisata Menes dan Bojong. (*/Gus)