PANDEGLANG – Sejumlah Aktivis yang tergabung dalam Organisasi Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Ekskutif Pandeglang, saat ini tengah menyoroti proses tender atau lelang proyek pembangunan yang saat ini tengah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Pandeglang, melalui Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ).
Pasalnya, LMND eks Pandeglang menemukan adanya perusahaan yang mempunyai rekam jejak buruk mengikuti tender atau lelang di Kabupaten Pandeglang, salah satunya PT Jumindo Indah Perkasa
Ketua LMND Eks Pandeglang, Muhammad Abdullah mengatakan, berdasarkan Informasi yang berhasil dihimpun, perusahaan tersebut pernah diblacklist oleh Pemerintah Pusat pada 2020 karena mengerjakan proyek konstruksi tidak sesuai perjanjian kerja dan mengurangi spesifikasi.
Perusahaan itu diketahui mengikuti tender proyek pembangunan jalan Cibitung-Lebak dengan pagu anggaran sebesar Rp17,2 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) 2023 ini di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Pandeglang.
“Kami khawatir proyek pembangunan infrastruktur yang didambakan masyarakat tidak sesuai harapan, karena dikerjakan secara asal-asalan oleh perusahaan-perusahaan yang mempunyai rekam jejak yang buruk,”ungkapnya saat dihubungi wartawan, Minggu (15/1/2023).
Pria yang akrab, disapa Abdul ini meminta kepada ketua Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Pandeglang untuk bekerja secara profesional serta mentaati peraturan yang berlaku, serta mempertimbangkan rekam jejak perusahaan atau pengusaha nakal.
“Kami berharap, Kepala UKPBJ Pandeglang bisa bekerja profesional serta melakukan evaluasi terhadap rekam jejak perusahaan atau pengusaha yang bisa merugikan masyarakat Pandeglang dan jangan sampai main mata,” jelasnya
Sementara itu Asda II Bidang Ekonomi Pembangunan (Ekbang) Sekretariat Daerah (Setda) Pemkab Pandeglang Kurnia Satriawan membenarkan adanya salah satu peserta tender yang bermasalah. Hal itu, kata dia, akan dibahas lebih lanjut bersama tim dari Pemkab Pandeglang.
“Iya jelas akan jadi bahan pertimbangan kita. Perusahaan yang sempat bermasalah akan menjadi pertimbangan kita,” katanya.
Kurnia memastikan, pihaknya akan bekerja profesional dan transparan agar tidak ada persoalan dalam pelaksanaan pembangunan proyek tersebut.
Oleh karena itu, pihaknya akan melakukan pembahasan serius mengenai persoalan itu.
“Iya sekarang saya akan bahas bersama dengan yang lainnya. Termasuk mengenai persoalan pernah diblacklistnya perusahaan itu,” katanya. (*/Gatot)