PANDEGLANG – Dewan Pengurus Cabang Angkatan Muda Indonesia Raya (DPC AMIRA) Kabupaten Pandeglang menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati dan Gedung DPRD Kabupaten Pandeglang, Selasa (10/11/2026).
Massa menyoroti besarnya alokasi anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan bagi 50 anggota DPRD Pandeglang yang disinyalir mencapai Rp56 miliar.
Nilai tersebut dinilai tidak sebanding dengan kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Pandeglang yang masih rusak parah.
Ketua DPC AMIRA Pandeglang, Rohikmat, menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan DPRD seharusnya memprioritaskan kebutuhan mendasar masyarakat, khususnya perbaikan jalan sebagai urat nadi aktivitas perekonomian warga.
“Anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan legislator tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD), alokasi anggaran infrastruktur seharusnya mencapai 40 persen. Namun, kenyataannya di Pandeglang masih di bawah 15 persen. Ini bentuk ketidakadilan bagi masyarakat,” ujar Rohikmat di sela-sela aksi.
Ia memaparkan data bahwa panjang jalan rusak di Kabupaten Pandeglang saat ini mencapai 196,405 km. Sementara itu, jalan dalam kondisi baik dan sedang tercatat sepanjang 492,313 km.
Kerusakan jalan mendasar tersebut banyak tersebar di wilayah Pandeglang bagian selatan, seperti Kecamatan Patia, Cikeusik, hingga akses jalan dari Bojong Canar menuju pusat pemerintahan Kecamatan Cikedal.
“Jalan di Pandeglang selatan dan Kecamatan Patia kondisinya penuh lubang. Bahkan di wilayah Cikeusik dan Bojong Canar menuju Cikedal sangat parah. Ironisnya, sebagian warga terpaksa memperbaiki jalan secara swadaya karena belum mendapat perhatian pemerintah,” tegasnya.
Rohikmat menyayangkan dalih keterbatasan anggaran yang kerap disampaikan pemerintah daerah setiap kali masyarakat mengeluhkan infrastruktur. Ia mempertanyakan efektivitas kegiatan perjalanan dinas dewan yang menyedot anggaran hingga puluhan miliar rupiah.
Sementara itu, Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Suandi, menyebutkan adanya penurunan signifikan alokasi anggaran perbaikan jalan pada Tahun Anggaran 2026.
Suandi merinci, alokasi tunjangan perumahan anggota DPRD Pandeglang pada 2026 mencapai Rp12,7 miliar. Jika dibagi rata kepada 50 anggota dewan, tiap legislator menerima lebih dari Rp20 juta per bulan.
“Sebagai perbandingan, Kota Cilegon hanya mengalokasikan tunjangan perumahan dewan sekitar Rp14 juta perbulan. Sangat aneh jika tunjangan perumahan DPRD Pandeglang mencapai lebih dari Rp20 juta per bulan, sementara jalan di daerahnya masih banyak yang rusak parah,” kata Suandi.
Atas kondisi tersebut, DPC AMIRA mendesak Pemkab dan DPRD Pandeglang untuk segera mengevaluasi serta mengalihkan anggaran perjalanan dinas dan tunjangan perumahan dewan ke alokasi perbaikan infrastruktur jalan.
AMIRA menegaskan akan menggelar aksi unjuk rasa jilid II dengan jumlah massa yang lebih besar apabila tuntutan mereka tidak mendapat respons konkret dari pihak eksekutif maupun legislatif. ***