PANDEGLANG—Kabupaten Pandeglang tengah merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-152.
Di usia lebih dari satu setengah abad ini, sejumlah masalah jadi sorotan dari Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPC GMNI) Pandeglang.
Ketua DPC GMNI Pandeglang Abdul Aziz Zulfikar menegaskan, bahwa peringatan hari jadi tidak boleh berhenti pada seremoni semata, melainkan harus menjadi ruang evaluasi yang jujur dan berani.
“Kami mengucapkan selamat Hari Jadi ke-152 Kabupaten Pandeglang. Ini adalah momentum bersejarah. Tapi di saat yang sama, kita tidak boleh menutup mata, karena masih banyak persoalan mendasar yang belum terselesaikan,” tegas Aziz.
Ia menyoroti Kabupaten Pandeglang dan mempertanyakan apakah wilayah dengan lambang Badak Bercula Satu ini bergerak maju, atau hanya berjalan di tempat.
Aziz menilai, sejumlah persoalan klasik masih menjadi wajah nyata daerah pimpinan Dewi-Iing, mulai dari kemiskinan hingga pengganguran yang masih tinggi.
Melansir Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Kabupaten Pandeglang masih berada di kisaran 8,5–10 persen, menjadikannya salah satu yang tertinggi di Provinsi Banten.
“Hal ini menunjukkan bahwa program pengentasan kemiskinan belum menyentuh akar persoalan dan masih bersifat jangka pendek,” ujar Aziz.
Selanjutnya masalah ketimpangan pendidikan dan angka putus sekolah. Dari BPS dan Kemendikbud, menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah di Pandeglang masih di bawah 8 tahun.
“Ini berarti sebagian besar masyarakat belum menamatkan pendidikan dasar secara penuh. Selain itu, angka partisipasi sekolah di jenjang menengah masih belum optimal, terutama di wilayah pedesaan,” kata dia.
Kemudian masalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Tingkat Pengangguran Terbuka di Pandeglang yang berada di kisaran 8,80 persen.
TPT di Pandeglang, didominasi pengangguran usia muda. Minimnya industri dan lemahnya pengembangan ekonomi lokal menjadi faktor utama stagnasi lapangan kerja.
Tak kalah pelik persoalan ketimpangan infrastruktur yang ditandai dengan masih banyaknya jalan kabupaten dalam kondisi rusak dan akses layanan publik yang belum merata.
“Terutama di wilayah selatan Pandeglang. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pembangunan belum sepenuhnya berbasis keadilan wilayah,” tegas Aziz.
Sejalan dengan masalah di atas, efektivitas penggunaan APBD juga disorot. APBD Kabupaten Pandeglang yang mencapai lebih dari Rp2,5 triliun, GMNI menilai perlu adanya evaluasi serius terhadap efektivitas belanja daerah.
“Besarnya anggaran belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Aziz menegaskan bahwa persoalan-persoalan tersebut bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari arah kebijakan yang belum berpihak secara nyata kepada rakyat.
“Masalah kita hari ini bukan karena tidak punya sumber daya, tapi karena keberpihakan itu sering kali hilang dalam praktik kebijakan. Data sudah jelas, persoalan nyata, tapi langkah penyelesaiannya belum terasa,” ujarnya.
GMNI Pandeglang menyampaikan beberapa tuntutan di momentum hari jadi wilayah habitat Badak Jawa tersebut.
1.Reorientasi kebijakan APBD agar lebih fokus pada pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan.
2.Pemerataan akses dan kualitas pendidikan, terutama di wilayah pedesaan dan tertinggal.
3. Penciptaan lapangan kerja berbasis potensi lokal, bukan sekadar program formalitas.
4.Percepatan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan wilayah.
5.Peningkatan transparansi dan akuntabilitas kebijakan publik.
Momentum HUT ke-152 ini, menurut Aziz, harus dijadikan titik balik untuk melakukan evaluasi total, bukan sekadar perayaan yang berulang setiap tahun tanpa perubahan berarti.
“Kalau data masih menunjukkan kemiskinan tinggi, pendidikan tertinggal, dan pengangguran meningkat, maka yang dibutuhkan bukan panggung perayaan, tapi keberanian untuk berbenah secara total,” tegasnya.
Di akhir pernyataannya, Aziz menekankan bahwa GMNI Pandeglang akan terus berada di garis depan dalam mengawal kebijakan publik dan memperjuangkan kepentingan rakyat.***