PANDEGLANG – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) Cabang Pandeglang menggelar Aksi unjuk rasa di beberapa lokasi di Kabupaten Pandeglang, diantaranya adalah Gedung Sekretariat Daerah Kabupaten Pandeglang dan Tugu Jam Alun-alun Pandeglang, Pada Jumat (6/4) Pagi.
Aksi unjuk rasa ini diklaim LMND, sebagai repleksi hari jadi kabupaten Pandeglang yang ke 144 Tahun, LMND Pandeglang menilai di usia kabupaten Pandeglang yang sangat tua ini, Pemerintah kabupaten Pandeglang belum bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kabupaten Pandeglang, diantaranya adalah kesenjangan, ketimpangan sosial dan pemerataan pembangunan yang dianggap masih jauh dari harapan masyarakat.
Selain ketimpangan sosial, LMND juga menyoroti persoalan dugaan korupsi yang kerap terjadi disektor-sektor publik, seperti halnya kasus dana tunjangan daerah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Pandeglang, Kasus Korupsi pada Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Tertinggal (P3T) di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU-PR) Pandeglang yang saat ini tengah menyeret nama oknum anggota DPRD Pandeglang.
Di momentum Hari Jadi Yang Ke 144 ini dimana kesenjangan sosial, Pemerataan pembangunan itu masih jauh dari harapan masyarakat, apalagi soal korupsi yang terjadi di sektor publik, kami telah menganalisia korupsi kerap terjadi disektor-sektor Publk, yang pertama adalah kasus P3T itu adalah sektor publik terus sekarang yang terbaru Kasus dugaan Korupsi Di Dinkes dimana Dinkes Pandeglang diduga telah melakukan korupsi dana JKN,”ujar abu bakar ketua LMND Pandeglang.
Masih kata Abu, Pemerintah kabupaten Pandeglang seharusnya mampu mengelola keuangan disektor publik dengan baik, pasalnya sektor publik ini sektor yang paling bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Maka dari itu kami dari LMND di momentum hari jadi kabupaten Pandeglang yang ke 144 menuntut Pemda segera memperbaiki sektor-sektor publik ini, karena kalau melihat dari pada hari jadi kabupaten Pandeglang saat ini, usia pandeglang bukan usia yang muda tapi usia pandeglang sangat tua sekali, tapi kenyataan di lapangan ketimpangan sosial, pemerataan pembangunan sangat jauh sekali dari harapan masyarakat,” teriaknya dalam orasinya.
Sementara itu, LMND juga menagih janji Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang, Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban yang pada saat kampanyen keduanya berjanji akan memutus mata rantai kemiskinan di Pandeglang sehingga pandeglang bisa terlepas dari predikat sebagai daerah tertinggal.
“Kami juga menuntut janji INTAN yang salah satunya adalah akan memutuskan mata rantai kemiskinan di kabupaten pandeglang, Tapi kenyataannya setelah memimpin pandeglang selama beberapa tahun ini, ternyata kesenjangan sosial, angka kemiskinan makin tinggi, angka, angka putus sekolah tambah tinggi,”teriaknya dengan lantang.
Sementara itu, Yudistira dalam orasinya, meminta Bupati Pandeglang dan Wakil Bupati Pandeglang Irna Narulita dan Tanto Warsono Arban untuk mundur dari jabatannya, jika keduanya tidak mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di kabupaten Pandeglang, karena menurutnya rakyat tidak butuh pemimpin yang hanya memprioritaskan kepentingan-kepentingan yang bukan menjadi prioritas masyarakat
“Kalau memang tidak mampu untuk memperbaiki pelayanan publik turun saja dari jabatannya, karena kita tidak butuh pemimpin-pemimpin yang hanya memprioritaskan kepentinganyang bukan menjadi prioritas masyarakat,”imbuhnya. (*/Gatot)