PANDEGLANG – Meski usianya sudah memasuki 18 tahun, pembangunan di Provinsi Banten tak merata.
Di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang, jalan menuju desa tersebut kondisinya memprihatinkan. Bukan karena rusak, tapi karena belum pernah ada pengaspalan atau betonisasi yang dilakukan oleh pemerintah terkait.
Jalan yang menghubungkan lima Kampung dan dua Desa ini selalu digunakan warga untuk melakukan aktifitas sehari-hari.
Komoditas unggulan seperti cengkeh, kelapa dan lada dikirim warga setiap harinya ke Pasar Cibaliung dengan jarak 30 kilometer. Karena infrastruktur jalan yang buruk, warga terpaksa harus menelan waktu selama lima jam untuk sampai di pasar.
“Kalau jalannya bagus, tak sampai lima jam. Ini yang kami keluhkan selama ini, perjalaan jadi lama dan efisiensi waktu juga tak ada,” ujar Kurtusi, salah satu pemuda Rancapinang kepada faktabanten.co.id, Rabu (28/3/2018).
Kurtusi mengaku, warga sudah beberapa kali melaporkan kondisi ini kepada Bupati, Sekda maupun DPRD Pandeglang, namun belum ada tanggapan sama sekali.
Tak hanya itu, warga juga kerap melakukan aksi menuntut pembangunan jalan segera di lakukan.
“Belum ada tanggapan sampai sekarang, kondisinya masih memprihatinkan, belum ada penijauan dari pihak terkait,” ungkap Kurtusi.
Pandeglang dan Projek Strategis Nasional
Pemerintah Jokowi, saat ini sedang menciptakan sepuluh Bali baru. Menggenjot sektor wisata untuk mendapatkan pendapatan negara.
Pandeglang menjadi salah satu pilihan, kawasan wisata Tanjung Lesung dipilih menjadi Kawasan Strategis Nasional untuk pariwisata. Tak hanya itu, Pemerintah akan membuat bandara dan jalan tol untuk memuluskan investasi pariwisata di Kabupaten Pandeglang.
Pembangunan di Kabupaten Pandeglang terus digenjot, mulai dari jalan hingga pembangkit tenaga listrik. Sampai mencuatnya Pandeglang menjadi tempat wisata utama di Provinsi Banten.
Namun, pembangunan infrastruktur tersebut dinilai hanya untuk kepentingan investasi tanpa mempedulikan kepentingan rakyat.
Seperti wilayah Cibaliung, yang berdekatan dengan PLTU Labuan, sering terjadi mati lampu. Hingga memunculkan kemarahan warga dan terjadi aksi masa beberapa waktu lalu.
Azis Suganda, dari Organisasi Pembaru Indonesia wilayah Banten menilai, mengenai Jalan di Rancapinang yang tak layak, dapat disimpulkan di Kabupaten Pandeglang hanya mementingkan investasi bukan kepentingan rakyatnya.
Pembangunan jalan tak merata ke pedesaan. Hanya di wilayah yang menjadi sektor invesasi pariwisata menjadi perhatian lebih.
“Jalan mulus terbukti, untuk kepentingan investasi. Kalau kepentingan rakyat selalu diabaikan. Salah satunya jalan di Desa Rancapinang yang tak tersentuh, meskipun warganya sudah melaporkan ke pihak terkait,” tegas Azis. (*/Cholis)