PANDEGLANG – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Pandeglang menyoroti kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terkait penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026.
PC PMII Pandeglang memandang bahwa pengelolaan sumber daya alam sejatinya merupakan instrumen penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan publik.
Kendati demikian, arah pembangunan tidak boleh direduksi sekadar pada angka investasi, peluang eksploitasi, atau proyeksi kenaikan pendapatan daerah.
Ada tanggung jawab ekologis yang jauh lebih substansial dan mutlak untuk dikedepankan.
Masuknya sebagian wilayah perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK) dalam penetapan wilayah usaha pertambangan menuntut pemerintah untuk tidak hanya bicara soal peluang ekonomi, tetapi juga memaparkan jaminan perlindungan ekosistem secara terbuka.
Ketua PC PMII Pandeglang, Khoerul Muslim, berpandangan bahwa orientasi pembangunan harus berpijak pada visi jangka panjang, alih-alih terkungkung oleh logika ekonomi yang sempit.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk menghitung potensi keuntungan dari pertambangan, tetapi lupa menghitung risiko kerugian ekologis yang akan ditimbulkan. Kesejahteraan rakyat memang menjadi tujuan pembangunan, tetapi lingkungan yang sehat juga merupakan bagian dari kesejahteraan itu sendiri,” tegasnya kepada awak media, Rabu (18/11/2026).
Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan negara untuk mengelola bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat, namun bukan sebagai legitimasi eksploitasi tanpa batas.
Sebab, hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat juga dijamin konstitusi melalui Pasal 28H ayat (1) UUD 1945.
Setiap kebijakan pertambangan harus diuji secara menyeluruh dari sisi keberlanjutan lingkungan. Tidak semua wilayah berpotensi tambang harus dieksploitasi jika nilai kelestariannya jauh lebih besar.
Taman Nasional Ujung Kulon merupakan kawasan konservasi krusial sekaligus habitat alami terakhir Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) yang terancam punah.
Bagi masyarakat Pandeglang, Ujung Kulon adalah warisan ekologis yang wajib dijaga, sehingga penetapan wilayah tambang di sekitarnya tidak bisa dianggap sebagai persoalan biasa.
Klaim bahwa kawasan inti TNUK tidak masuk wilayah pertambangan tidak otomatis menjawab kekhawatiran dampak lingkungan. Ekosistem laut, pesisir, dan daratan saling terhubung tanpa mengenal batas administratif peta kebijakan.
Meski penetapan Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) belum berarti izin operasional, pemerintah tetap wajib menjelaskan dasar ekologis di baliknya agar prinsip kehati-hatian tidak sekadar menjadi slogan.
PC PMII Pandeglang menegaskan adanya perbedaan mendasar antara potensi ekonomi yang bisa dicari alternatifnya dengan kekayaan ekologis yang tidak tergantikan.
Pandeglang masih memiliki banyak sektor berkelanjutan yang dapat dioptimalkan—mulai dari pariwisata, pertanian, perikanan, ekonomi kreatif, hingga Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung—tanpa harus mempertaruhkan kelestarian alam.
Sejalan dengan sikap Anggota DPR RI Komisi XII, Syafruddin, yang mendesak Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mencabut Kepmen ESDM Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, PC PMII Pandeglang menilai langkah tersebut patut diperjuangkan.
Pemerintah harus berani mengevaluasi dan mencabut keputusan tersebut apabila kajian menunjukkan adanya ancaman terhadap ekosistem Ujung Kulon.
Sebagaimana ditegaskan oleh Ketua PC PMII Pandeglang, Khoerul Muslim, desakan pencabutan Kepmen ini bukan semata-mata soal pro atau kontra terhadap pertambangan, melainkan menyangkut komitmen negara dalam menjalankan mandat konstitusional untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak mengorbankan warisan ekologis yang menjadi tanggung jawab bersama.
Atas dasar tersebut, PC PMII Pandeglang menyampaikan empat tuntutan tegas kepada pemerintah:
- Evaluasi dan Pencabutan Kebijakan: Mendesak Menteri ESDM untuk mengevaluasi dan mencabut Kepmen Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026, khususnya terkait penetapan wilayah pertambangan yang berpotensi mengancam ekosistem di sekitar TNUK.
- Transparansi Informasi: Membuka akses informasi secara transparan dengan memublikasikan peta koordinat serta dokumen kajian lingkungan yang menjadi landasan penetapan wilayah pertambangan.
- Kajian Ekologis Independen: Menyelenggarakan kajian ekologis yang independen dan komprehensif dengan melibatkan akademisi, pakar konservasi, serta masyarakat lokal.
- Perlindungan Mutlak TNUK: Menjamin perlindungan mutlak terhadap habitat Badak Jawa dan keberlanjutan ekosistem Taman Nasional Ujung Kulon secara menyeluruh.
Pembangunan tidak boleh kehilangan kompas, dan investasi tidak boleh melampaui batas daya dukung alam. Ujung Kulon harus tetap lestari, Badak Jawa harus tetap bertahan di habitatnya, dan setiap kebijakan publik wajib berpihak pada masa depan, bukan sekadar mengejar keuntungan sesaat.***