SERANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten sampai saat ini belum mendapatkan informasi yang akurat terkait hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten tahun 2020. Hal itu berakibat pada keterlambatan jadwal pengesahan untuk menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Sekretaris Daerah Pemprov Banten Al Muktabar mengatakan, untuk saat ini pemprov hanya bisa pasrah menunggu hasil putusan dari Kemendagri terkait hasil evaluasi APBD Banten.
“Belum, kita nunggu kalau itu, (hasil evaluasi-red). Kita kan gak bisa aktif, pasif saja,” katanya, Senin (2/12/2019).
Namun lanjut Al Muktabar, pihaknya optimis hasil evaluasi yang dilakukan oleh Kemendagri bisa segera rampung minggu depan untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Perda Provinsi Banten.
“Mudah-mudah bisa secepatnya. Semoga bisa minggu depan,” tukasnya. (*/Qih)