SERANG–Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Serang sebagai bagian dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terus mematangkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2027.
Di bawah pimpinan Plt. Kepala BPKAD Mohamad Ishak Abdul Raup dan Sekretaris Agus Firdaus, BPKAD menargetkan seluruh tahapan pembahasan APBD 2027 selesai tepat waktu, sesuai arahan Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah dan Wakilny M. Najib Hamas agar program pembangunan bisa langsung berjalan di awal tahun.
Sekretaris BPKAD Kabupaten Serang, Agus Firdaus, menjelaskan tahapan penyusunan sudah dimulai. Minggu ini, komisi-komisi di DPRD Kabupaten Serang mulai menggelar rapat kerja dengan OPD mitra.
Setelah itu, pada awal November, akan digelar rapat gabungan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan TAPD untuk membahas RAPBD 2027 secara komprehensif.
“November, baru kita mengadakan rapat gabungan antara Banggar dan TAPD untuk membahas RAPBD 2027,” ujar Agus, Selasa (10/11/2026).
Setelah disepakati bersama dalam rapat paripurna DPRD, RAPBD akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Banten untuk dievaluasi.
“Kemudian, nanti masuk tahap evaluasi RAPBD 2027 oleh Pemerintah Provinsi Banten. Semoga semuanya selesai sesuai jadwal sehingga kegiatan tahun 2027 sudah bisa dimulai tepat pada awal tahun,” katanya.
Di tengah kesibukan menyusun RAPBD 2027, BPKAD juga memonitor realisasi anggaran tahun berjalan 2026. Hasilnya, hingga pekan lalu, realisasi pendapatan daerah sudah mencapai 73 hingga 75 persen dan masih on the track.
“Secara keseluruhan, pendapatan kita, baik transfer dari pusat maupun sumber lainnya, sudah mencapai 73 sampai 75 persen,” ungkap Agus.
Berdasarkan rapat bersama Bapenda dan Bapperida, realisasi opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) per 30 September 2026 sudah di angka 71 persen.
Sementara realisasi belanja baru di angka 65 persen. Selisih 8-10 persen antara pendapatan dan belanja menurut Agus adalah hal yang wajar dan bisa dijelaskan.
Salah satu penyebabnya adalah besarnya komponen Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHPRD) yang totalnya mencapai Rp540 miliar.
Pencairan DD dari pusat ke desa mengalami penyesuaian regulasi, sementara ADD masih menunggu pengajuan dari desa.
“Serapan ADD dari desa-desa juga belum masuk. Mungkin mereka masih mempersiapkan perubahan APBDes. Namun, sudah ada 17 desa yang mengajukan pencairan ADD,” ungkapnya.
Faktor lain adalah pola pencairan kegiatan infrastruktur. Pekerjaan yang sudah selesai dikerjakan 3 bulan lalu belum tentu langsung diajukan pencairannya pada bulan yang sama karena masih menunggu kelengkapan administrasi.
“Kenapa ini terjadi? Karena kegiatan yang dikerjakan tiga bulan lalu belum tentu langsung diajukan pencairannya,” tuturnya.
Selain itu, pencatatan Dana Alokasi Khusus (DAK) nonfisik seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang langsung masuk ke rekening sekolah juga mempengaruhi angka realisasi. Termasuk adanya informasi penundaan penyaluran tunjangan sertifikasi guru selama 3 bulan.
“Kita juga pernah mendengar ada penyesuaian atau penundaan tiga bulan untuk tunjangan sertifikasi guru. Itu juga membuat realisasinya belum tercatat dalam laporan kami,” ungkapnya.
Untuk Belanja Tidak Terduga (BTT) kebencanaan sebesar Rp10 miliar, Agus memastikan belum terserap sama sekali karena belum ada bencana yang membutuhkan penanganan mendesak.
“Tentunya kita tidak berharap ada bencana. Karena itu, BTT tidak harus terserap apabila memang tidak ada kebutuhan mendesak,” katanya.
Agus menegaskan, capaian program tidak bisa hanya dilihat dari besarnya serapan anggaran, karena ada selisih antara pagu anggaran dan nilai penawaran pemenang lelang.
“Memang keluaran program dengan realisasi anggaran tidak selalu linier karena ada nilai penawaran,” pungkasnya.(ADV).