SERANG – Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah berkomitmen mengawal aspirasi buruh terkait tuntutan kenaikan Upah Minimum Kabupaten (UMK) Serang 2027 sebesar 15 persen.
Komitmen tersebut disampaikan Ratu Zakiyah setelah menerima audiensi Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang di Pendopo Bupati Serang, Rabu (11/11/2026).
Audiensi tersebut berlangsung di tengah aksi unjuk rasa ratusan buruh yang menyuarakan tuntutan kenaikan upah.
Dalam pertemuan itu, perwakilan buruh juga meminta penetapan Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) sebesar 5 persen dari UMK.
Ratu Zakiyah mengatakan, pemerintah daerah telah mendengarkan sejumlah aspirasi yang disampaikan langsung Ketua ASPSB Kabupaten Serang, Asep Saepulloh.
Menurutnya, tuntutan tersebut akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
Namun, pembahasan lebih lanjut masih menunggu regulasi pemerintah pusat sebagai dasar penghitungan upah minimum.
“Secara pribadi dan pemerintah daerah, kami menyampaikan terima kasih atas apa yang disampaikan buruh. Tentu akan kami kawal. Selanjutnya, karena aturan mengenai UMK belum keluar dari pemerintah pusat, kami belum bisa melakukan perhitungan, baik untuk UMK Kabupaten Serang maupun UMSK,” kata Ratu Zakiyah kepada wartawan.
Ia menilai tuntutan kenaikan upah yang disampaikan para buruh masih relevan untuk dibahas. Meski demikian, besaran kenaikan nantinya harus melalui kajian dan perhitungan Dewan Pengupahan.
“Kenaikan upah sangat relevan. Namun, tetap ada Dewan Pengupahan yang akan membahas secara detail. Ada perhitungan-perhitungan komprehensif yang harus dilakukan,” ujarnya.
Ratu Zakiyah juga menyoroti perbedaan data mengenai kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi salah satu dasar tuntutan buruh.
Dalam audiensi tersebut, ASPSB menyampaikan hasil survei independen terkait kebutuhan hidup pekerja yang disebut memiliki angka berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS).
Menanggapi hal itu, Ratu Zakiyah meminta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Serang berkoordinasi dengan BPS untuk memastikan kesesuaian data.
“Tadi saya sampaikan kepada Ibu Kadisnaker untuk mencoba mengkomunikasikan dengan BPS, sehingga tidak terjadi miskomunikasi atau ada data yang keliru,” jelasnya.
Ia menegaskan, aspirasi buruh merupakan bagian dari upaya memperjuangkan kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Karena itu, Pemkab Serang berkomitmen mengawal tuntutan tersebut sesuai ketentuan yang berlaku.
“Tentu saya akan mengawal aspirasi yang disampaikan Serikat Buruh dan Serikat Pekerja atau ASPSB Kabupaten Serang. Kami berkomitmen mengawal aspirasi tersebut,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua ASPSB Kabupaten Serang Asep Saepulloh menilai tuntutan kenaikan UMK sebesar 15 persen dan UMSK sebesar 5 persen merupakan angka yang wajar.
Ia mengungkapkan, berdasarkan hasil survei yang disampaikan dalam audiensi, kebutuhan hidup layak pekerja mencapai Rp5.177.000.
“Kami menilai tuntutan ini masih wajar. Hasil survei tadi menunjukkan KHL sebesar Rp5.177.000. Namun, kami meminta kenaikan UMK sebesar 15 persen serta UMSK sebesar 5 persen dari UMK yang sudah ditentukan,” kata Asep.
Asep menjelaskan, perhitungan tuntutan kenaikan upah tersebut mempertimbangkan sejumlah komponen kebutuhan pekerja.
Selain mengacu pada kebutuhan hidup layak, pihaknya turut memperhitungkan kebutuhan sosial sebesar 2 persen dan kebutuhan pendidikan sebesar 1,15 persen.
“Jika berdasarkan Perjanjian Kerja Harian Lepas (PKHL), upah harus mengacu pada 100 persen KHL. Kemudian ada kebutuhan sosial sekitar 2 persen dan pendidikan 1,15 persen. Jadi, berdasarkan perhitungan tersebut, kenaikan 15 persen merupakan hal yang wajar,” jelasnya.
Meski telah menyampaikan tuntutan kepada kepala daerah, Asep mengaku pihaknya masih menunggu pembahasan lebih lanjut bersama Dewan Pengupahan Kabupaten Serang terkait usulan kenaikan UMK dan UMSK 2027.***