SERANG – Menanggapi polemik soal aset daerah antara Kabupaten Serang dengan Kota Serang, Himpunan Mahasiswa Serang (HAMAS) pun menggelar dialog guna membahas persoalan antar dua pemerintahan tersebut, Sabtu (1/2/2020), bertempat di Gedung Serba Guna DPRD Provinsi Banten.
Sejatinya, acara dialog itu menghadirkan dua Ketua DPRD baik dari Kabupaten Serang maupun dari Kota Serang, untuk duduk bersama membahas persoalan aset daerah yang sampai saat ini tak kunjung usai.
Namun, acara yang cuma dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum dan perwakilan Pemkot Serang yakni Kabid Penata Usahaan Aset pada DPKAD Kota Serang Sukanta itupun dianggap timpang. Sehingga ketidakhadiran Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi dalam dialog tersebut, sangat disayangkan oleh HAMAS selaku inisiator dialog.
“Kami sangat menyayangkan ketidakhadiran ketua dewan Kota Serang,” ucap Ketua Pengurus Pusat (PP) Hamas, Busairi Al Bukhori, usai acara.
Diterangkan Busairi, bahwa digelarnya kegiatan tersebut berawal dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh dua Ketua DPRD baik dari Kabupaten Serang ataupun Kota Serang di media, sehingga pihaknya menggelar dialog agar dua Ketua DPRD tersebut bisa duduk bersama membahas persoalan aset daerah yang saat ini menjadi polemik antar dua daerah tersebut.
“Sebetulnya kami mencoba memfasilitasi pertemuan, karena kami menginginkan keharmonisan pemerintahan dari Kabupaten Serang dan Kota Serang,” ujarnya.
Diakuinya, ketidakhadiran Ketua DPRD Kota Serang, membuat jalannya dialog berjalan timpang. Sehingga penjelasan soal persoalan aset hanya berjalan satu arah yakni dari Ketua DPRD Kabupaten Serang.
“Sebetulnya masih ada ketimpangan karena ketua dewan Kota Serang tidak hadir. Sehingga dialog ini jadi hanya sebatas informasi saja dari dewan kabupaten saja,” keluhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Serang Bahrul Ulum pun memberikan apresiasi terhadap HAMAS yang sudah membuka ruang dialog terkait polemik aset daerah tersebut. Karena menurutnya, hal itu menjadi persoalan antar dua pemerintahan yang seharusnya bisa berjalan selaras membuat kebijakan-kebijakan untuk kebiakan seluruh masyarakatnya.
“Sebenarnya, saya melihat hanya ada satu persoalan. Yaitu Pemkab belum mampu membangun Puspemkab secara kemampuan keuangan daerah sehingga Pemprov harus turun tangan sesegera mungkin mengalokasikan anggaran untuk pembangunan Puspemkab Serang,” paparnya.
Namun saat disinggung soal ketidakhadiran Ketua DPRD Kota Serang, Bahrul Ulum enggan memberikan komentar terkait hal tersebut. Menurutnya, lebih baik hal tersebut ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan, yakni Ketua DPRD Kota Serang.
“Minta konfirmasinya ke Pak Budi, nanti gak bagus lagi kalau saya ngomong. Tapi tadi HAMAS menyampaikan sangat menyayangkan ketidakhadirannya yang selama ini gencar berstatemen di media,” ungkapnya.
“Karena Bahrul Ulum ya Bahrul Ulum, engga mau ngurusi orang lain,” imbuhnya. (*/YS)