SERANG– Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Serang memediasi pertemuan antar instansi terkait distribusi sejumlah barang pokok.
Instansi yang dipertemukan meliputi lingkup Kabupaten Serang, yakni dari Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), Diskoumperindag dan Bulog.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Bulog Cabang Serang pada Jumat (26/9) ini, membahas agar KDMP didaftarkan sebagai agen resmi penjualan beras SPHP, minyak kita, gula dan tepung.
Langkah ini dilakukan agar Koperasi Merah putih dapat mengambil peran dalam distribusi barang pokok.
Plt Kepala Dekopinda Kabupaten Serang Aditya Angga Permana mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi kegiatan Gerakan Pangan Murah yang di inisiasi oleh Kementrian Desa.
Dengan didaftarkannya KDMP sebagai agen resmi, hal ini membuat distribusi sejumlah barang pokok lebih dekat dengan masyarakat atau terjangkau dan merata.
“Kemudian oleh Dekopinda dimediasi pertemuan antara KDMP dan Bulog untuk lebih sistematis dan terarah. Dengan adanya Pendaftaran KDMP sebagai agen resmi penjualan Beras SPHP, Minyak Kita, Gula dan Tepung,” kata dia.
Pertemuan ini, kata dia, mendapatkan apresiasi Kepala Diskoumperindag Kabupaten Serang Adang Rahmat dan pihak Bulog.
“Dan Bulog mengapresiasi bahwa Kabupaten Serang menjadi wilayah yang aktif dan antusias atas Program Penjualan Beras SPHP,” ungkapnya.
“Kadis juga mengapresiasi kegiatan ini. Bulog juga siap bersinergi supply produk,” sambungnya.
Terakhir, Dekopinda membantu mengarahkan penjualan dan mengontrol jalannya distribusi sejumlah barang pokok di Kabupaten Serang.
Sebagai informasi, Dekopinda merupakan organisasi gerakan koperasi di tingkat kabupaten atau kota yang berfungsi sebagai wadah untuk membina dan memperjuangkan aspirasi koperasi di daerahnya.
Dekopinda diketahui di bawah naungan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai organisasi gerakan koperasi tingkat nasional.
Dekopinda Kabupaten Serang berkomitmen memajukan koperasi, termasuk koperasi merah putih, program pemerintah Indonesia yang bertujuan memperkuat ekonomi kerakyatan.***